Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Sesuai PMK 82/PMK.03/2021 (Studi Kasus UMKM Kota Malang)

Malik, Faiz Aldimas and Rosalita Rachma Agusti,, SE., MSA. (2022) Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah Sesuai PMK 82/PMK.03/2021 (Studi Kasus UMKM Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Adanya efek COVID yang berjalan di Indonesia tidak hanya memengaruhi kesehatan di Indonesia, melainkan juga memberikan efek ekonomi bagi para pelaku. UMKM sebagai salah satu pelaku ekonomi yang banyak di Indonesia tentu perlu diberi perhatian oleh pemerintah agar mampu bertahan dalam lesunya perekonomian akibat pandemi ini. Pemerintah merilis Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di mana salah satu bentuknya adalah penerbitan peraturan insentif pajak. Peraturan ini pertama kali muncul pada PMK No. 44/PMK.03/2020 dan terakhir mengalami perubahan yakni pada PMK No. 82/PMK.03/2021 sebagai perubahan atas PMK No. 9/PMK.03/2021. Pada peraturan ini, Wajib Pajak yang melakukan skema perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 2018 berhak mendapatkan insentif berupa insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP). Hadirnya peraturan tersebut dapat dijabarkan melalui tujuan hukum milik Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa sebuah hukum hendaknya mencapai tiga tujuan, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis persepsi Wajib Pajak UMKM terhadap peraturan insentif PPh UMKM DTP sesuai PMK 82/PMK.03/2021 yang ditinjau dari aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, kepastian hukum, dan prioritas tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dari wawancara dengan para Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang keadilan hukum adalah peraturan ini dikatakan adil karena UMKM khususnya sektor mikro merasa terbantukan dan diperhatikan melalui peraturan insentif pajak (2) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang kemanfaatan hukum adalah peraturan insentif pajak ini dikatakan membawa manfaat bagi para UMKM, khususnya terkait keuangan usaha seperti UMKM dapat mengalokasikan biaya pajak untuk biaya lain dan menambah modal usaha (3) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang kepastian hukum adalah peraturan insentif ini cepat berubah dan membingungkan, oleh karena itu harapan untuk menjadikan peraturan ini permanen. selain itu kurangnya sosialisasi pemerintah terkait peraturan insentif ini sehingga banyak yang belum tau adanya peraturan insentif pajak ini. (4) Persepsi Wajib Pajak UMKM tentang prioritas tujuan hukum adalah tidak menggambarkan asas prioritas baku karena dominasi UMKM memandang bahwa peraturan insentif ini memprioritaskan kemanfaatan.

English Abstract

The effects of COVID that are running in Indonesia do not only affect health in Indonesia, but also have an economic effect on the actors. MSMEs as one of the many economic actors in Indonesia certainly need attention from the government so they can survive the sluggish economy due to this pandemic. The Government release Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) program in which one of the program is stipulating tax incentive regulation. This regulation firsty known as PMK 44/PMK.03/2020 and going updated to PMK 82/PMK.03/2021 which is the amendment from PMK 9/PMK.03/2021. In this regulation, tax payers who use Peraturan Pemerintah No. 23 2018 tax scheme will get incentive that called insentif pajak ditanggung pemerintah (income tax borne by the government). The existence of the regulationcan be explained through the idea of law by Gustav Radbruch that the law must reach three law values, justice, expediency, and legal certainly. Based on this background, this research aims to describe and analyze the perception of MSME taxpayers torwards tax incentive regulation based PMK 82/PMK.03/2021 that reviewed from justice, expediency, and legal certainly. This research used qualitative approach. Data was used in this research is primary data that obtained from interviews with MSME taxpayers in Malang City. The results of this study indicate that: (1) The MSME taxpayer's perception of legal justice is that this regulation is said to be fair because MSMEs especially in micro sector feel helped and cared for through this tax incentive regulation. (2) The perception of MSME taxpayers regarding expediency is that this tax incentive regulation is said to bring benefits to MSME, especially related to business finance such as MSMEs can allocate tax costs for other costs and increase business capital. (3) The perception of MSME taxpayers regarding legal certainty is that this incentive regulation changes quickly and is confusing, therefore the hope is to make this regulation permanent besides the lack of socialization by the government regarding this incentive regulation so that many do not know about this tax incentive regulation. (4) The perception of MSME taxpayers regarding the priority of legal objectives is that they do not reflect the standard priority principle because the domination of MSME views that this incentive regulation prioritizes benefits.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522030210
Uncontrolled Keywords: ersepsi, Insentif Pajak, Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah, Tujuan Hukum, UMKM, Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 .- Perception, Tax Incentive, Government-Borne Tax Incentive, Idea of Law, MSMEs, income tax, Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021
Subjects: 300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Perpajakan
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 25 May 2023 03:00
Last Modified: 25 May 2023 03:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200309
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
FAIZ ALDIMAS MALIK.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2025.

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item