Urgensi Pengaturan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kompensasi Bagi Pemilik Cagar Budaya Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya

Pratiwi, Kadek Feby Sri and Dr. Shinta Hadiyantina and Anindita Purnama Ningtyas (2022) Urgensi Pengaturan Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kompensasi Bagi Pemilik Cagar Budaya Dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah memberikan kewenangan bagi Pemerintah untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam melakukan upaya pelestarian cagar budaya, termasuk dengan memberikan penghargaan berupa insentif dan/atau kompensasi. Pada tingkat Pemerintahan Daerah Kota Denpasar, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya mengamanatkan pemberian insentif dan kompensasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberiannya yang diatur dalam Peraturan Walikota. Namun, pada kenyataannya belum dibentuk Peraturan Walikota sebagaimana yang telah didelegasikan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah terkait (1) Bagaimana pengaturan pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksananya? dan (2) Apakah urgensi dibentuknya peraturan pelaksana atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dalam tingkat Peraturan Walikota mengenai pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya di Kota Denpasar? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis melalui interpretasi gramatikal, ekstensif, dan sosiologis untuk dapat mengkaji sistem hukum yang berlaku, baik secara normatif dan empiris, serta dapat melakukan pemecahan masalah atas isu hukum yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di atas, peraturan perundang-undangan yang berlaku masih belum dapat mengakomodir secara penuh ketentuan terkait hak atas insentif dan kompensasi yang dimiliki pemilik cagar budaya. Kemudian, Pemerintah Daerah Kota Denpasar memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan sesuai kompetensi daerahnya, dalam hal ini dengan pembentukan Peraturan Walikota terkait tata cara pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya di Kota Denpasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi. Sehingga, tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai dan terlaksana bagi seluruh pihak, baik bagi masyarakat dan juga Pemerintah Kota Denpasar.

English Abstract

Law 11 of 2010 on Cultural Conservation authorized the government to collaborate with the community to preserve cultural heritage, including by providing incentives and/or compensation. At the Denpasar City Government level, Denpasar City Regulations No. 12 of 2015 on Cultural Conservation Management also mandates the provision of incentives and compensation grants, with further provisions regarding the procedures for granting them regulated in the Regulation of Mayor. However, in fact, the Regulation of Mayor has not been established as delegated by Article 20 Paragraph (2) of Denpasar City Regulation Number 12 of 2015 on Cultural Conservation Management, thus resulting in a legal vacuum. Based on the aforementioned, this research indicates the formulation of related problems on (1) How are the regulations for granting incentives and compensation to cultural heritage owners in Law 11 of 2010 on Cultural Conservation and its associated regulations? (2) What is the urgency for the establishment of implementing regulations for Denpasar City Regulations No. 12 of 2015 on Cultural Conservation Management at the Mayoral Regulation level to provide incentives and compensation to Denpasar City's cultural heritage owners? This research utilizes a normative juridical method. A statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach are used in this normative juridical research. The author's legal materials will be analyzed using grammatical, extensive, and sociological interpretations to assess the applicable legal system, both normatively and empirically, and to address problems concerning the legal issues under research. Based on the results of the research, the prevailing laws and regulations are still unable to fully accommodate the provisions in granting incentives and compensation for cultural heritage owners. Thus, the Denpasar City Government has the authority to establish additional provisions following their regional competence, in this case by drafting a Mayor Regulation on the procedures for providing incentives and compensation for cultural heritage owners in Denpasar City to overcome the legal vacuum that occurs. As a matter of fact, legal objectives including legal certainty, justice, and benefits can be attained and implemented for all parties, including the community and the Denpasar City Government.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010291
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 02:34
Last Modified:	25 May 2023 02:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200298

Text (DALAM MASA EMBARGO) Kadek Feby Sri Pratiwi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item