Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang)

Musafiroch, Iik Kamilatul and Dr. Iwan Permadi and Ulum Annafi (2023) Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Studi di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang “Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang ada di Kota Malang”. Pada penelitian ini dilatarbelakangi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam memanfaatkan jaringan teknologi yang dibentuk dalam suatu website untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari pengelolaan oleh Bagian Hukum Kota Malang serta adanya Kerja sama dengan penyedia server yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses peraturan-peraturan daerah yang ada di Kota Malang. Dengan adanya website tersebut Pemerintah Daerah Kota Malang dapat mempertanggung jawabkan isi dari berbagai aturan di dalam website JDIH Kota Malang tersebut. Akan tetapi, tidak semua peraturan-peraturan yang sudah diundangkan oleh Bagian Hukum kemudian diunggah ke dalam website JDIH Kota Malang, masih terdapat beberapa Peraturan Wali kota Malang dan Peraturan Daerah Kota Malang yang masih belum tersedia di dalam website tersebut. Dan masih ada beberapa kendala yang dapat menghambat proses tersebut. Berdasarkan paragraf di atas, penulis mengangkat beberapa rumusan masalah: (1) “Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang? (2) Apa saja faktor yang menghambat Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang? (3) Apa solusi untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang?” Dari permasalahan ini penulis mempergunakan metode sosio legal pada penelitian ini. Kaitannya dengan hal ini, sosio legal yaitu pendekatan penelitian ilmu hukum dengan mempergunakan bantuan ilmu-ilmu sosial untuk tujuan analisis. Sebab permasalahan yang akan dianalisis oleh penulis ini berdasarkan masalah yang terjadi. Jenis data primer dipergunakan pada penelitian ini dari wawancara langsung dengan narasumber yaitu dengan pihak Bagian Hukum Kota Malang dan data sekunder dari dokumen resmi dan internet, buku-buku, serta peraturan perundang-undangan. Mengacu penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban atas masalah bahwa “Implementasi Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang”, masih terdapat beberapa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Wali kota Malang yang belum tersedia di dalam website JDIH Kota Malang.

English Abstract

In writing this thesis, the author raises a title on the implementation of article 4 of the 2014 interior minister of the republic of Indonesia no. 2 on the management of the documentation network and legal information of the interior ministry and local government in the city. On this background is a backlog of municipal authorities' policies on using a network of technology that was created on a website to enable people to access a legal and legal network (jdih) managed by the legal part of the city and in cooperation with the communications and informatical services as a server provider. The policy is aimed at making it easier for people to access the urban ordinance. Because of this website the government of the city of malang can be held accountable for the content of its policies on the website of the city's jdih. However, not all of the regulations enacted by the legal section are then uploaded onto the website of the city's jdih, there are still a few unfortunate mayoral and urban ordinance still available on the website. And there are still a few obstacles that might impede the process. Based on the above paragraph, the writer has raised some rules: (1) how is the 2014 implementation of the document 4 ministry of the republic of Indonesia no. 2 on the management of the documentation network and the legal information of the interior ministry and local government in the secretarial section of the city's interior? (2) what factors interfere with the implementation of section 4 of the 2014 interior minister of the republic of Indonesia regulation no. 2 on the management of the documentation network and the legal information of the interior ministry and local government in the secretarial section of the city's secretariat? (3) what is the solution to the implementation of clause 4 of the Indonesian republic of interior minister no. 2 year 2014 on the management of the documentation network and the legal information of the interior ministry and local government in the secretarial section of the city? The authors of the problem adopted the socio legal method in the study. Socio legal is an approach to study law that USES social sciences for analysis purposes. Because the problem this writer is going to analyze is based on the problem. The type of data USES primary data obtained through direct interviews with sources that are with the legal part of the unfortunate city and secondary data derived from legislation, official documents, books and the Internet. Based on the above methods of research, the authors have found answers to the question that the 2014 implementation of section 4 of the Indonesian republic's ministry of internal affairs no.2 on the management of the documentation network and the legal information of the interior ministry and local government in the secretarial law of the city.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010150
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	25 May 2023 01:40
Last Modified:	25 May 2023 01:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200267

Text (DALAM MASA EMBARGO) Iik Kamilatul.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (7MB)

Actions (login required)

View Item