Pengaturan Terkait Reklamasi Dan Pascatambang Di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan

Amri, Ghina Karlina and Dr. Istislam, and Dr. Indah Dwi Qurbani (2022) Pengaturan Terkait Reklamasi Dan Pascatambang Di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekaburan norma terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan. Pemilihan tema tersebut di latar belakangi oleh hasil dari kajian penulis tentang adanya kekaburan norma terkait reklamasi dan pascatambang dan pentingnya pemerintah memperhatikan lebih jauh terhadap hal tersebut. Dalam hal ini skripsi penulis bertitik tumpu pada regulasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang, Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana Pengaturan Terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan? (2) Bagaimana Sepatutnya Pengaturan Terkait Reklamasi dan Pascatambang di Kawasan Ekosistem Esensial Karst Maros Pangkep? Kemudian penulis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doctrinal yang berfokus pada norma dengan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach ). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interprestasi sistematis, yaitu teknik menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain sehingga tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem hukum. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa adanya kekaburan hukum mengenai pengaturan terkait reklamasi dan pascatambang di kawasan ekosistem esensial karst maros pangkep Sulawesi selatan. Hal ini dianggap bahwa regulasi yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang tidak dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Maka diperlukannya kejelasan mengenai regulasi tersebut dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang lalai akan tanggungjawab mereka. Sehingga bagian dari kawasan ekosistem esensial karst maros pangkep Sulawesi selatan terbengkalai akibat kelalaian tersebut.

English Abstract

This research aims to investigate the vagueness of a norm regarding the reclamation and postmining in the area of the essential ecosystem of Karst Maros Pangkep, South Sulawesi. This research topic departed from the study on a vague norm regarding this reclamation and postmining and the essence for the government to pay further attention to this issue. This research refers to Law Number 3 of 2020 concerning the Amendment to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Government Regulation Number 78 of 2010 concerning reclamation and postmining, Regional Regulation of South Sulawesi Number 3 of 2019 concerning the Protection and Management of Essential Ecosystem Area of Karst Maros Pangkep. Departing from the aboove aspects, this research investigates 2 (two) problems: (1) how are the reclamation and postmining in the area of the essential ecosystem of Karst Maros Pangkep in South Sulawesi regulated? (2) how should the reclamation and postmining in this area be regulated? This research employed statutory and case approaches. Primary, secondary, and tertiary data were obtained and analyzed using systematic interpretation techniques interpreting laws and linking them to other laws and regulations, and this approach is to ensure that this matter does not jump off the legal system. The research results reveal that Government Regulation Number 78 of 2010 concerning the reclamation and postmining is not properly implemented in line with other current laws. Thus, clarity of regulation is required due to the indifference among companies to their responsibilities and this indifference has left the area of the Karst Maros abandoned.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010281
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 07:12
Last Modified:	24 May 2023 07:12
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200247

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ghina Karlina Amri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item