Implementasi Kebijakan Layanan Pekerja Migran Indonesia (Studi Pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

Prasetyawan, Charly Tri and Prof Dr. Bambang Supriyono,, Ms and I Gede Eko Putra Sri Sentanu,, S. AP, M.AP, Ph.D (2022) Implementasi Kebijakan Layanan Pekerja Migran Indonesia (Studi Pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat kompleks, variatif dan melibatkan banyak pihak mulai dari pihak masyarakat, perusahaan swasta, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara tujuan penempatan. berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri. Untuk mencegah semakin banyaknya permasalahan yang menimpa pekerja migran, pemerintah harus konsisten dalam memberikan perlindungan sebelum PMI berangkat ke luar negeri. Salah satu upaya perlindungan pra yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mewajibkan tertib administrasi dokumen keberangkatan pada setiap Calon PMI dan meningkatkan pelayanan yang mudah diakses bagi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah kebijakan pemerintah berupa penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di daerah yang menjadi kantong PMI. Penyelenggaraan program LTSA bagi PMI di wilayah Tulungagung dimulai pada tahun 2018 dengan menggandeng tujuh instansi yang memiliki keterkaitan dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran, namun sampai saat ini masih terdapat kendala yang menyebabkan pelayanan di LTSA Tulungagung tidak berjalan dengan maksimal. berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan layanan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung, serta untuk mencari tahu faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literasi dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian, digunakan model implementasi kebijakan Grindle sebagai landasan analisis penelitian yang kemudian dilengkapi dengan teori implementasi kebijakan lainnya sehingga bisa didapatkan hasil yang komprehensif dan lengkap dalam meneliti rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 tahun 2017 tentang pembentukan LTSA dipengaruhi oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Berdasarkan variabel isi kebijakan, maksud penyelenggaraan LTSA Tulungagung adalah untuk memberikan pelayanan yang mudah, murah, aman dan cepat kepada masyarakat pekerja migran, khususnya yang berdomisili di Tulungagung dan sekitarnya, manfaat yang didapatkan dari penyelenggaraan kebijakan adalah kemudahan pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri, perubahan yang ingin dicapai adalah penyederhanaan alur pelayanan proses penempatan kerja luar negeri dan menghilangkan potensi pungutan liar yang marak menimpa Calon Pekerja Migran dan Pekerja Migran, letak pengambil keputusan berada di wilayah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulunagagung, pelaksana program terdiri dari tujuh instansi yang dimuat dalam peraturan Bupati Tulungagung, sedangkan anggaran penyelenggaraan LTSA didapatkan dari APBN dan APBD. Pada variabel lingkungan implementasi menunjukkan adanya upaya dari masing-masing instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada pekerja migran. Karakter institusi dan rezim pemerintahan memberikan pengaruh yang kuat dalam penyelenggaraan LTSA, dimana setiap instansi terkait berbaur dan menciptakan karakter pelayanan baru dan berbeda dari instansi asalnya. Merujuk pada tingkat kepatuhan dan responsivitasnya, tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewajibannya cenderung rendah dikarenakan tidak semua instansi tergabung di LTSA. namun meskipun demikian, tingkat responsivitas dari penyelenggara pelayanan yang representatif cenderung tinggi dan tanggap dalam menghadapi setiap perubahan peraturan maupun kebijakan yang berlaku. Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 Tahun 2017 mendapat dampak yang positif dari masyarakat pekerja migran dan perusahaan penempatan pekerja migran di wilayah Tulungagung dan sekitarnya karena terbukti mampu memudahkan proses penempatan kerja luar negeri, memangkas waktu untuk pengurusan berkas administrasi dan pada akhirnya mampu mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh calon PMI. Selama melaksanakan penelitian di LTSA Tulungagung, penulis menemukan beberapa faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung penyelenggaraan implementasi. Faktor yang menghambat implementasi kebijakan diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang kurang memadai, dan lemahnya komitmen dari segenap instansi dalam melaksanakan amanat Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 tahun 2017 sehingga menyebabkan tujuan awal dari kebijakan tidak bisa tercapai. Faktor yang mendukung pelayanan LTSA Tulungagung menyebutkan adanya political will dari pemerintah daerah Tulungagung dalam menghadirkan layanan terpadu kepada pekerja migran asal Tulungagung, tingginya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan jenis layanan yang disediakan, dan adanya sistem komputerisasi yang telah terintegrasi di antara segenap instansi terkait. Dengan mengacu pada landasan teori beserta analisis tentang faktor penghambat dan pendukung penyelenggaraan implementasi kebijakan, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 44 tahun 2017 tentang Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia belum sepenuhnya terlaksana. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan oleh penulis antara lain penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pengertian PMI, prosedur penempatan kerja luar negeri secara resmi, dan pengenalan fungsi LTSA kepada masyarakat umum, mengkaji ulang peraturan yang ada dengan menyesuaikan pada Undang�undang maupun peraturan terkait yang lebih baru, penguatan kembali komitmen pelayanan dari seluruh instansi yang ditunjuk serta penyesuaian alur layanan yang disesuaikan dengan kondisi yang sesungguhnya.

English Abstract

The problems experienced by Indonesian Migrant Workers are complex, varied and involve many parties starting from the community, private companies, the Indonesian government, and the government of the destination country. various efforts have been made by the government to provide services and protection for Indonesian people who are interested in working abroad. To prevent more problems from befalling migrant workers, the government must be consistent in protecting migrants. One of the pre-protection efforts carried out by the Indonesian government is to check departure documents for each migrant candidate and improve services that are easily accessible to the public. To realize this, a government policy was formed in the form of implementing One-Stop Integrated Services. The implementation of the One-Stop Integrated Services for Indonesian migrant workers in the Tulungagung region began in 2018 in collaboration with seven agencies that provide services to migrant workers. But until 2022, some agencies are still not present, making the services at Tulungagung One-Stop Integrated Services running not as expected. This research describes and analyzes the implementation of service policies for Indonesian Migrant Workers in Tulungagung Regency, as well as to find out what factors are hindrance and support services to Indonesian Migrant Workers in Tulungagung Regency. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used interviews, observation, and literacy studies with qualitative data analysis techniques using interactive models of Miles, Huberman, and Saldana. To assist the research, writers used Grindle's policy implementation theory as a theoretical basis complemented by other policy implementation theories to achieve comprehensive and complete results. The results show the implementation of Tulungagung Regent Regulation Number 44 of 2017 concerning the formation of One-Stop Integrated Services for Indonesian migrant workers influenced by the content of the policy and its context of implementation. Based on the content of the policy, the purpose of organizing Tulungagung's One-Stop Integrated Services is to provide uncomplicated, cheap, safe, and fast services to the migrant worker community, especially those domiciled in Tulungagung and its surroundings. The change that wants to achieve s to simplify the flow of services for the overseas job placement process and eliminate the potential for extortion which is rampant among Prospective Migrant Workers and Migrant Workers. The site of the decision maker is Tulungagung Regency Manpower and Transmigration Office. The program implementers consist of seven agencies pointed out by Tulungagung Regent's regulation. The budget for One-Stop Integrated Services implementation is from the state expenditure budget and regional expenditure budget. The context of implementation shows that there are efforts from each agency to enhance the services to migrant workers. The character of government institutions and regimes had a strong influence on the implementation of One-Stop Integrated Services. The level of compliance of implementers in carrying out their obligations tends to be low because not all agencies are giving services in Tulungagung's One-Stop Integrated Services. But even so, the level of responsiveness of representative service providers tends to be high in dealing with any changes in applicable regulations or policies. The implementation of Tulungagung Regent Regulation Number 44 of 2017 give a positive impact on the migrant worker community and migrant worker placement companies in the Tulungagung area. It has proven to be able to facilitate the process of overseas job placement, cut time for processing administrative files, and ultimately reduce costs issued by migrant workers candidates. While conducting research at Tulungagung's One-Stop Integrated Services, the authors found several factors that hindered and supported the implementation. The Factors hindering policy implementation include limited human resources, inadequate infrastructure, and weak commitment from some agencies in carrying out the mandate of Tulungagung Regent Regulation Number 44 of 2017, causing the initial objectives of the policy can't be achieved. Factors that support Tulungagung's One-Stop Integrated Services consist of the political will of the Tulungagung regional government in providing integrated services to migrant workers, the participation of the community in utilizing the types of services provided, and the existence of an integrated computerized system. Using the theoretical basis, coupled with an analysis of the hindered and supporting factors for the implementation of the policy, the authors conclude that the policy of Tulungagung Regent Regulation Number 44 of 2017 concerning the Formulation of One-Stop Integrated Services for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers has not been fully implemented. The recommendations that can be given by the author include strengthening socialization and educating the public about the meaning of migrants, procedures for official overseas job placements, and introduction of One-Stop Integrated Services functions to the public, reviewing existing regulations by adjusting to laws and related regulations, and reinforcing service commitments from all designated agencies as well as adjusting service flow according to actual conditions

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0422030007
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Pekerja Migran Indonesia, Layanan Terpadu Satu Atap .- Implementation, Indonesian Migrant Workers, One-Stop Integrated Services
Subjects:	300 Social sciences > 351 Public administration
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	24 May 2023 07:06
Last Modified:	24 May 2023 07:06
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200244

Text (DALAM MASA EMBARGO) Charly Tri Prasetyawan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (10MB)

Actions (login required)

View Item