Urgensi Pengaturan Larangan Monetisasi Data Pribadi Oleh Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Gultom, Gavrila Rohani and Dr. Hanif Nur Widhiyanti and Diah Pawestri Maharani (2022) Urgensi Pengaturan Larangan Monetisasi Data Pribadi Oleh Pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada pengaturan terkait monetisasi data pribadi dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2020 yang dihapuskan setelah RUU PDP tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Penulis mengangkat isu hukum terkait, khususnya Kementerian Dalam Negeri sebagai Pengendali Data Pribadi dan Pemegang Hak Akses Data Kependudukan yang melakukan tindakan komersialisasi (monetisasi) atas data pribadi kependudukan dengan dalih tujuan verifikasi administrasi kependudukan tanpa memberitahukan pemilik data pribadi terkait penggunaan data pribadi miliknya tersebut serta tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: “(1) Apakah monetisasi data pribadi oleh Pemerintah termasuk dalam ruang lingkup pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi? (2) Bagaimanakah urgensi pengaturan larangan monetisasi data pribadi oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?” Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan futuristik. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa monetisasi data pribadi oleh Pemerintah yang tidak diatur di dalam UU PDP merupakan tindakan yang termasuk ke dalam Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU PDP, dilihat dari subjeknya yaitu Pemerintah sebagai Pengendali Data Pribadi (menurut UU PDP tergolong ke dalam Badan Publik) beserta Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai Pihak ke-3 melalui mekanisme monetisasi data pribadi berupa pemerolehan, pengumpulan, pengumuman, dan transfer yang setelah dianalisis, terbukti sebagai bagian dari pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, Pemerintah sudah semestinya menjadi wajib untuk tunduk kepada persyaratan yang berlaku, terutama pemberitahuan dan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi.

English Abstract

In this thesis, the author brings up the topic of Article 54 of the 2020 Personal Data Protection Bill, which was repealed when the PDP Bill was approved into Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection. The Ministry of Home Affairs, which controls personal data and holds access rights to population data, monetizes personal population data under the guise of confirming data ownership without informing the owner of the personal data about its use and without the owner's consent, according to the author, who also brings up related legal concerns. This thesis formulates the following problem in light of the foregoing. (1) Is the government's monetization of personal information covered by the provisions of Article 16 of Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection about the management of personal information? (2) Why does the government need to enforce Law Number 27 of 2022 Concerning Personal Data Protection, which forbids the monetization of personal data? Then, a normative juridical strategy is used in the production of this thesis, along with a statute approach, a conceptual approach, and an analytical approach. The approach of grammatical watering and methodical recovery will be used to study primary, secondary, and tertiary legal sources that the author has gathered. The writers discovered solutions to current issues from the research's findings by applying the aforementioned methodology that monetization of personal data by the Government which is not regulated in the PDP Law is an action that is included in the Processing of Personal Data as regulated in Article 16 of the PDP Law, seen from the subject, namely the Government as Personal Data Controller (according to the PDP Law classified as a Public Agency) along with Electronic System Operators as a 3rd Party through a personal data monetization mechanism in the form of acquisition, collection, announcement, and transfer which, after analysis, is proven to be part of personal data processing. Therefore, the Government should be obligated to comply with the applicable requirements, especially the notification and approval of the Personal Data Owner themselves.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010279
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 07:00
Last Modified:	24 May 2023 07:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200240

Text (DALAM MASA EMBARGO) Gavrila Rohani Gultom.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item