Alasan Perubahan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Alfiani, Fitri and Dr. Rachmi Sulistyarini and Dr. Nur Chanifah (2023) Alasan Perubahan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C Angka 4 Perkaban Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis mengkaji permasalahan hukum mengenai proporsionalitas tugas pejabat umum yang berwenang dalam penyelenggaraan pembuatan surat keterangan waris yang tidak berdasarkan golongan penduduk. Pembagian kewenangan membuat Keterangan Waris sebelumnya diatur pada Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt/12/63/12/69 Tahun 1969 tentang Surat Keterangan Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang akan dibahas adalah 1) Apa alasan atas perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memenuhi kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia? 2) Apakah perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara hukum mencerminkan nilai keadilan? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur buku, dan bahan hukum tersier. Teknik Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atas perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dilihat dari 3 (tiga) faktor. Pertama, secara historis perubahan pasal ini untuk menghapus perbedaan dalam golongan/ras/etnis sehingga tidak ada diskriminasi. Kedua, secara politik hukum untuk mempercepat proses pendaftaran tanah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, secara sosial ekonomi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan ekonomi bagi para ahli waris dan kepentingan dalam sistem proses pendaftaran tanah yang mudah dan efisien sehingga membuat masyarakat bebas untuk menentukan pilihan hukum ke mana yang mereka anggap lebih melindungi dan menjamin haknya. Aspek keadilan dalam perubahan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah secara proporsional belum terpenuhi karena penghapusan penggolongan dalam pembuatan surat keterangan waris menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap validitas data dan informasi yang disajikan, sehingga surat keterangan yang dibuat dapat batal demi hukum jika kemudian hari ditemukan data dan informasi yang tidak sesuai atau tidak diketahui kebenaran riwayat data terkait pertanahan.

English Abstract

This research aims to study the proportionality of the tasks of public officials authorized to make the inheritance statement not pursuant to classes of the population. The distribution of authority to publish the inheritance statement before the issuance of the statement of the Home Affairs Department of the Agrarian Directorate General of Land Registration (kadaster) Number Dpt/12/63/12/69 of 1969 concerning Inheritance Statement and Nationality Proof in conjunction with Article 111 paragraph (1) letter c point 4 of the Regulation of Agrarian Minister/Head of National Land Agency (henceforth referred to PMNA/KBPN) Number 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. The research problems studied involve: 1) what are the grounds for the amendments to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and does it meet the legal certainty of land registration in Indonesia? 2) do the amendments to Article 111 paragraph (1) letter c point 4 of PMNA/KBPN Number 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration represent justice value. This research employed a normative method and statutory and historical approaches. The legal materials consist of primary data obtained from legislation and secondary data from relevant books and tertiary data. Library research was conducted to help explore the research data analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the amendments are due to three factors: first, historically, the amendments to this article erase the differences in group/race/ethnicity to avoid discrimination. Second, in terms of legal politics, these amendments are intended to expedite the process of land registration according to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Third, in terms of social economy, these amendments are intended to realize the economic interest of heirs/heiresses and the interest in an efficient and easy process of land registration to ensure that the rights of the people are legally protected. The justice aspect of the amendments to Article 111 paragraph 91) letter c point 4 PMNA/KBPN Number 3 of 1997 concerning the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration is not proportionally met due to the abolishment of population classes in the issuance of the inheritance statement. This certainly sparks legal uncertainty regarding the validity of the data and information presented. Thus, the statement issued will be null and void if irrelevant information regarding the land history concerned is found.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0423010001
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 06:48
Last Modified:	24 May 2023 06:48
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200230

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fitri Alfiani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item