Analisis Kasus Permohonan Izin Poligami Yang Didahului Kawin Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ramadhani, Fajar Kusuma and Dr. Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. and Fitri Hidayat, S.H., M.H. (2022) Analisis Kasus Permohonan Izin Poligami Yang Didahului Kawin Sirri Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Isu hukum yang dipakai dalam penelitian ini mengenai adanya konflik hukum tentang Poligami yang didahului kawin sirri, isu tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan izin poligami yang didahului kawin sirri tetapi hakim tetap mengizinkan poligaminya walaupun pemohon tidak memenuhi syarat alternatif poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan yaitu Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan / penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam syarat yang sudah di sebutkan diatas, dalam kasusnya tidak terdapat alasan alasan yang memenuhi syarat alternatif poligami yang dikemukakan pemohon dalam permohonan izin poligaminya sehingga permohonan izin poligami seharusnya tidak diizinkan poligaminya tetapi disini hakim tidak mempertimbangkan pasal tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat rumusan masalah mengenai apakah pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang didahului kawin sirri dapat menyimpangi syarat alternatif poligami dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. bahan hukum yang digunakan oleh peneliti primer,sekunder,dan tersier .Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif dan Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penafsiran sistematis. Berdasarkan hasil penelitian , peneliti mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pertimbangan hakim tidak dapat menyimpangi syarat alternatif poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. karena untuk dapat melakukan poligami itu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif poligami sedangkan kasus ini tidak ditemukan alasan yang sesuai dengan syarat alternatif poligami dan jika dalam hal ini hakim tetap menyimpangi pasal tersebut dan mengizinkan poligaminya maka akan berakibat hukum menjadikan preseden yang buruk bagi kedepannya dan hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang yang mau meminta permohonan izin poligami ke pengadilan tetapi syarat alternatifnya tak terpenuhi maka ia akan menggunakan taktik dengan menikah sirri terlebih dahulu lalu meminta permohonan poligami ke pengadilan agar permohonan poligaminya diterima karena ada kasus yang sama sebelumnya diputus dikabulkan.

English Abstract

The legal issue used in this study concerns the existence of legal conflicts regarding polygamy preceded by sirri marriage, this issue is motivated by an application for a permit for polygamy preceded by sirri marriage but the judge still allows polygamy even though the applicant does not meet the alternative requirements for polygamy contained in article 4 paragraph 2 of the Marriage Law that is, the wife cannot carry out her obligations as a wife, the wife has a disability/illness that cannot be cured, the wife cannot give birth to children. In the conditions mentioned above, in the case there were no reasons that met the alternative requirements for polygamy put forward by the applicant in his polygamy permit application, so the polygamy permit application should not have allowed polygamy, but here the judge did not consider this article. Based on the background above, the researcher raised the formulation of the problem regarding whether the judge's consideration in deciding the application for a permit for polygamy preceded by unregistered marriage could violate the alternative requirements for polygamy in Article 4 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974. The research in this thesis uses a normative juridical method with a statutory approach. -invitation and case approach. legal materials used by primary, secondary and tertiary researchers. This research uses data analysis techniques with deductive logic and the interpretation of the law used in this research is systematic interpretation. Based on the results of the research, the researcher got answers to the existing problems that the judge's considerations cannot deviate from the alternative requirements of polygamy contained in article 4 paragraph (2) of the Marriage Law. because to be able to practice polygamy one has to fulfill the alternative conditions and the cumulative requirements of polygamy, while in this case no reasons were found that are in accordance with the alternative conditions of polygamy and if in this case the judge still deviates from the article and allows polygamy then it will have legal consequences, setting a bad precedent for the future and this can be a legal loophole for someone who wants to apply for a polygamy permit to the court but the alternative conditions are not met, so he will use the tactic of having an unregistered marriage first and then requesting a polygamy application to the court so that his polygamy application is accepted because there was a similar case before it was granted.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010276
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 06:29
Last Modified:	24 May 2023 06:29
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200218

Text (DALAM MASA EMBARGO) FAJAR KUSUMA RAMADHANI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item