Pelanggaran Ham Berat Dalam Penanganan Demonstran Anti Kudeta Oleh Junta Militer Myanmar Menurut International Convention On Civil And Political Rights

Young, Dwicha Nanda Samantha and Dr. Herman Suryokumoro, S.H.,M.S. and Ikaningtyas, S.H.,LL.M. (2021) Pelanggaran Ham Berat Dalam Penanganan Demonstran Anti Kudeta Oleh Junta Militer Myanmar Menurut International Convention On Civil And Political Rights. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan yang diangkat penulis dalam Skripsi ini adalah tindakan represif yang dilakukan Junta Militer Myanmar atas para demonstran anti kudeta, yang menyebabkan meninggalnya ratusan demonstran. Demonstrasi terjadi setelah Junta Militer menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan pemerintah sah Myanmar yang dipilih melalui pemilu. Masyarakat Myanmar yang tidak ingin hidup kembali dalam kekangan militer sebagaimana terjadi pada masa-masa sebelum demokrasi diterapkan, mencoba untuk mengajukan protes dengan cara menggelar demonstrasi damai menentang kudeta militer. Namun Junta Militer Myanmar mengambil langkah tegas dengan cara menghalau demonstran dengan senjata api, menembak, menganiaya, hingga menculik demonstran hingga menyebabkan kematian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam Skripsi ini adalah: 1) Apakah yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap para demonstran anti kudeta di Myanmar telah melanggar HAM berat khususnya dikaji berdasarkan ICCPR? 2) Bagaimana bentuk penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan Junta Militer Myanmar menurut ICCPR dan perangkat Hukum Internasional lainnya? Jenis penelitian Skripsi ini adalah normatif dengan metode studi kasus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Statuta Roma, ICCPR, Basic principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, dan Konstitusi Myanmar tahun 2008; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, pendapat ahli; dan bahan hukum tersier berupa kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan teknik analisis kualitatif dan deskripsi analitik. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sesuai dengan ketetapan mengenai yang dimuat dalam ICCPR, maka yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar dalam proses penanganan para demonstran anti kudeta tergolong ke dalam pelanggaran HAM berat. Pelanggaran tersebut berupa penembakan warga sipil hingga menyebabkan luka dan kematian dan penangkapan serta penculikan warga sipil tanpa melalui prosedur pengadilan. Hasil lainnya menjelaskan bahwa meskipun pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar tergolong sebagai pelanggaran terhadap ICCPR yang bersifat Jus Cogens, serta hal tersebut juga dapat dipandang sebagai bentuk tidak adanya keinginan (unwilling) dan ketidak-mampuan (unabel) dari Myanmar untuk mengatasi pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam lingkup negaranya, namun PBB tidak dapat membawa kasus Junta Militer Myanmar ke hadapan ICC. Hal ini disebabkan karena adanya salah satu anggota dari Dewan Keamanan PBB yang menggunakan hak vetonya untuk menolak rencana membawa Junta Militer Myanmar ke ICC. Temuan ini juga menunjukkan bahwa PBB sebagai lembaga internasional yang dibentuk dengan salah satu tujuan utamanya untuk melindungi HAM ternyata memiliki keterbatasan untuk menegakkan hukum internasional tentang HAM. PBB tidak dapat berbuat banyak untuk menghentikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam negara yang tidak meratifikasi konvensi internasional tentang HAM.

English Abstract

The problem raised by the author in this thesis is the repressive actions carried out by the Myanmar Military Junta against the anti-coup demonstrators, which resulted in the deaths of hundreds of demonstrators. The demonstrations came after the Military Junta used military force to overthrow Myanmar's elected legitimate government. Myanmar’s people who do not want to live again in military confinement as was the case in the days before democracy was implemented, try to protest by conducting peaceful demonstrations against the military coup. However, the Myanmar Military Junta took firm steps by dispelling demonstrators with firearms, shooting, persecuting, and kidnapping demonstrators and causing death. Based on the explanation above, the formulation of the problems raised in this thesis are: 1) Was the action committed by the Myanmar Military Junta to the anti-coup demonstrators in Myanmar grossly violated human rights, especially those reviewed based on the ICCPR? 2) What is the form of settlement of gross human rights violations committed by the Myanmar Military Junta according to the ICCPR and other instruments of international law? This type of this research isanormative withacase study method. The approach used is the statutory approach and the case approach. The legal materials studied are primary legal materials consisting of the Rome Statute, ICCPR, Basic principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, and the 2008 Myanmar Constitution; secondary legal materials in the form of books, journals, expert opinions; and tertiary legal materials in the form of language dictionaries, legal dictionaries, and encyclopedias. Analysis of legal materials is carried out by qualitative analysis techniques and analytical descriptions. The results of this study state that in accordance with the provisions contained in the ICCPR, what was carried out by the Myanmar Military Junta in the process of handling anti-coup demonstrators was classified asagross violation of human rights. These violations took the form of shooting civilians to cause injury and death and the arrest and abduction of civilians without going through court procedures. Other results explain that although gross human rights violations committed by the Myanmar Military Junta are classified as violations of the ICCPR which are Jus Cogens in nature, and this can also be seen asaform of unwillingness and inability on the part of Myanmar to address these violations. There are serious human rights issues that occur within the scope of the country, but the United Nations cannot bring the case of the Myanmar Military Junta before the ICC. This is because one member of the UN Security Council used his veto power to reject the plan to bring the Myanmar Military Junta to the ICC. This finding also shows that the United Nations as an international institution that was formed with one of its main objectives to protect human rights actually has limitations in enforcing international law on human rights. The United Nations cannot do much to stop and resolve cases of human rights violations that occur in countries that do not ratify international conventions on human rights.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010148
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 03:38
Last Modified:	17 Oct 2024 05:30
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200200

Text Dwicha Nanda Samantha Young (1).pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item