Ratio Decidendi Putusan Kppu Dalam Menentukan Praktik Diskriminasi Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider (Studi Putusan Perkara Nomor 08/Kppu-I/2020)

Pasogi, Dika Yudhata and Moch. Zairul Alam, SH, MH and Ranitya Ganindha, SH, M.H. (2022) Ratio Decidendi Putusan Kppu Dalam Menentukan Praktik Diskriminasi Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider (Studi Putusan Perkara Nomor 08/Kppu-I/2020). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait Ratio Decidendi Putusan Kppu Dalam Menentukan Praktik Diskriminasi Terkait Penyediaan Layanan Akses Internet Provider (Studi Putusan Perkara Nomor 08/Kppu-I/2020), dalam amar putusan Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha menyatakan bahwa bahwa Telkom group tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persangan Usaha Tidak Sehat. Namun dalam pertimbangan hukumnya,Majelis Komisi menyebutkan bahwa pihak Telkom Group telah melakukan perbuatan diskriminasi kepada Netflix (melakukan pemblokiran terhadap akses internet Netflix) dan tidak memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan dalih Telkom dan Telkomsel telah melakukan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE). Pada pasal 50 huruf uu nomor 1 tahun 1999 mengatur mengenai hal-hal apa saja yang bisa menjadi suatu perbuatan pengecualian. Sehingga apakah perbuatan pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom group itu merupakan perbuatan yang dikecualikan?. Berdasarkan hal tersebut skripsi ini mengangkat rumusan masalah yakni mengenai Bagaimana Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan KPPU Nomor 08/KPPU I/2020 Terkait Praktik Diskriminasi Penyediaan Layanan Akses Internet Provider? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif karena menganalisis hasil putusan KPPU dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk mencari apakah putusan tersebut sesuai dengan norma yang ada. Pendekatan yang digunakan, antara lain 1) pendekatan kasus (Case Approach) sebagaimana penggunaan putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020; 2) pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian. Terkait dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis di analisis dengan metode penafsiran/interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan metode tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan bahwa putusan Majelis KPPU tidak sesuai dengan pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tindakan yang dilakukan Telkom dan Telkomsel memblokir tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Pemblokiran terhadap situs internet merupakan kewenangan Kominfo sesuai dengan Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to the Ratio Decidendi of the Kppu Decision in Determining Discriminatory Practices Related to the Provision of Internet Provider Access Services (Case Decision Study Number 08 / Kppu-I / 2020), in the decision of the Panel of the Business Competition Supervision Commission stated that Telkom group was not proven to have validly and convincingly violated Article 19 huru f d Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unhealthy Business Practices. However, in its legal considerations, the Commission Panel stated that Telkom Group had committed acts of discrimination against Netflix (blocking Netflix internet access) and did not meet the elements of unfair business competition article 19 letter d of Law Number 5 of 1999 under the pretext that Telkom and Telkomsel had taken actions in accordance with Law Number 44 of 2008 (Pornography) and Law Number 19 of 2016 (ITE). Article 50 of law number 1 of 1999 regulates what things can be an exception. So whether the blocking actions carried out by the Telkom group are excluded actions? Based on this, this thesis raises the formulation of the problem, namely regarding how to analyze the juridical ratio of the KPPU decision Number 08 / KPPU I / 2020 related to the practice of discriminating the provision of Internet Access Provider services? This research is a normative juridical legal research because it analyzes the results of the KPPU decision using laws and regulations to find out whether the decision is in accordance with existing norms. The approaches used include 1) the case approach as used by KPPU Case Number 08/KPPU-I/2020; 2) Statute Approach by using laws and regulations related to the research theme. Related to primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author in the analysis with a systematic interpretation / interpretation method. From the results of research conducted by the author with this method, the author obtained an answer to the problem that the decision of the KPPU Assembly was not in accordance with article 50 letter a of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The actions taken by Telkom and Telkomsel to block are not in accordance with applicable procedures and rules. Blocking of internet sites is the authority of the Ministry of Communication and Informatics in accordance with the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 19 of 2014 concerning the Handling of Negatively Charged Internet Sites.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010273
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 03:27
Last Modified:	24 May 2023 03:27
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200196

Text (DALAM MASA EMBARGO) DIKA YUDHATA PASOGI_.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item