S., Ardyansyar and Prof. Dr. Agus Suryono,, MS., and Dr. Ainul Hayat,, S.Pd., M.Si. (2022) Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Di Daerah Kepulauan (Studi Pada DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020/2021. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah berangkat dari sebuah realita yang dialami oleh daerah yang berbasis kepulauan. Dimana daerah kepulauan terkenal memiliki potensi yang luar biasa. Seharusnya daerah yang bercirikan kepulauan itu lebih maju. Namun, berdasarkan PP Nomor 131 Tahun 2015 dan PP Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, ditemukan bahwa sebagian besar daerah tertinggal itu berasal dari provinsi yang bercirikan kepulauan. Hal ini dikarenakan dalam usaha pembangunannya masih terdapat hambatan, sehingga diperlukan kajian lebih mendalam terkait proses perencanaan dan pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat yang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan reses Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dalam menjaring aspirasi masyarakat di daerah kepulauan; serta untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Dengan mengeksplorasi informasi dari Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, dan organisasi lain diluar lingkup pemerintahan terkait pelaksanaan reses di daerah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan triangulasi serta menggunakan analisis data model interaktif (Miles et al., 2014). Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah kepulauan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan. Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan reses di daerah kepulauan, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, antara lain: 1). Faktor pendukung: (a) Kebijakan dan perencanaan yang baik (b) Dukungan Sekretariat DPRD, dan (c) Staf pendamping yang berkompeten; dan 2). Faktor penghambat: (a) Aksesibilitas, sulit menjangkau daerah kepulauan dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan transportasi; (b) Anggaran yang terbatas; (c) Adanya Pandemi Covid-19, sehingga pertemuan dan konstituen terbatas; dan (d) Belum adanya peraturan perundang-undangan yang spesifik khusus tentang daerah kepulauan. Sehingga diperlukan aturan dan kebijakan khusus untuk daerah kepulauan, dan disarankan untuk menerapkan konsep reses partisipatif agar pelaksanaan reses hasilnya lebih baik, serta diharapkan pemerintah pusat dapat segera mengesahkan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi Undang-undang guna memaksimalkan pembangunan di daerah yang berbasis kepulauan.
English Abstract
The background of this research is departing from a reality experienced by archipelagic-based regions. Where the famous archipelago area has tremendous potential. With a variety of assets owned, the area characterized by archipelagos should be more developed. However, what happened was the opposite, many archipelagic regions were included in the category of poor and underdeveloped areas. Based on Presidential Regulation Number 131 of 2015 and Presidential Regulation Number 63 of 2020 concerning the Determination of Disadvantaged Regions, it was found that most of the underdeveloped regions came from provinces characterized by archipelagos. This is because in the development effort there are still obstacles, so a more in-depth study is needed regarding the process of planning and implementing the recess of DPRD members in capturing community aspirations which are part of the regional development planning process. The purpose of this study was to determine, describe and analyze the implementation of the recess of members of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Maluku Province in capturing the aspirations of the people in the archipelago; and to find out, describe, and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of the recess of the members of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Maluku Province in capturing the aspirations of the people in the archipelago. By exploring information from members of the DPRD of North Maluku Province, the Secretariat of the DPRD of North Maluku Province, and other organizations outside the scope of government regarding the implementation of recess in the archipelago. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. With data collection techniques in the form of interviews, documentation and triangulation and using interactive model data analysis (Miles et al., 2014). The results of research in the field indicate that the implementation of the DPRD Member's recess to capture the aspirations of the people in the archipelago has been going well, but there are still some things that need to be optimized. Based on the analysis of the implementation of recess in the archipelago, there are several supporting and inhibiting factors, including 1). Supporting factors: (a) Good policies and planning (b) DPRD Secretariat support in terms of administration and finance, and (c) Competent assistant staff; and 2). Inhibiting factors: (a) Accessibility, it is difficult to reach archipelagic areas due to limited infrastructure and transportation; (b) Limited budget, the recess fund for archipelagic regions is much smaller than for non-archipelagic regions; (c) There is a Covid-19 Pandemic, so meetings and constituents are limited; and (d) The absence of specific laws and regulations specifically on archipelagic areas. So that several suggestions can be recommended based on the findings of this study for consideration, among others: special rules and policies are needed for archipelagic regions, and it is recommended to apply the concept of the participatory recess so that the implementation of recess results in better results, and it is hoped that the central government can immediately ratify the Bill on The Archipelagic Region becomes law to maximize development in an archipelago- based area.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0422030005 |
| Uncontrolled Keywords: | Reses, Aspirasi Masyarakat, Daerah Kepulauan, Maluku Utara .- Recess, Community Aspiration, Archipelago Region, North Maluku |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 24 May 2023 02:52 |
| Last Modified: | 24 May 2023 02:52 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200173 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ardy Ansyar.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2025. Download (4MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |