Implementasi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang)

JunsaputrI, Cintya Anggraini and Dr. Istislam, S.H., M.Hum and Dr. Dewi Cahyandari, S.H., M.H. (2022) Implementasi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur (Studi Di Wilayah Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Permasalahan pada skripsi ini adalah kesalahan dalam penerapan Standar Operasional Prosedus pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan lantai 3 keatas, yang dilatar belakangi pengaduan masyarakat terdampak atas didirikannya SD Muhammadiyah 8 Kota Malang di Gang Sumpil 1, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing. Masyarakat terdampak menduga bahwa terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan lantai 3 keatas milik SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. Kesalahan penerapan Standar Operasional Prosedur tersebut bertentangan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur yang mana harusnya SOP menjadi pedoman pegawai pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya yang berguna untuk menghindari kesalahan atau kelalaian. Salah satunya dalam penyelenggaran pelayanan perizinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Mengapa ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur tidak membuat implementasi penerbitan izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas berjalan sesuai prosedur ? (2) Apa faktor pendukung dan kendala serta solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur, pada pemberian izin mendirikan bangunan 3 (tiga) lantai keatas di Kota Malang ? Metode yang diggunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan data hukum primer yang diperoleh oleh penulis dan dianalisa menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis data dengan cara mengungkapkan melalui fakta yang terjadi pada kondisi sebenarnya di masyarakat melalui wawancara secara mendalam dan tertulis, observasi dan dokumentasi. Dari Hasi Penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur yang menjadi landasan dibentuknya SOP Disnaker, PMPTSP termasuk SOP izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas didalamnya tidak berjalan sesuai yang diharapkan dalam SK tersebut. Masih banyak terjadi kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pegawai yang bertugas memproses IMB itu sendiri.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010271
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 02:52
Last Modified:	24 May 2023 02:52
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200172

Text (DALAM MASA EMBARGO) CINTYA ANGGRAINI JUNSAPUTRI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item