Faddilah, Arfad and Dr. Istislam, S.H., M.Hum. and Dr Dewi Cahyandari, S.H., M.H. (2022) Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Di Ptun Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulis mengangkat permasalahan mengenai Eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan yang telah menerima kekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta. Tercatat bahwa di PTUN Jakarta masih banyak sengketa pertanahan yang belum terlaksana akibat dari mandeknya proses eksekusi. Pasal 116 Undang-undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi latar belakang pemilihan topik dalam penelitian ini. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta?; dan (2) Apa hambatan dan solusi dari pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta? Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Empiris yaitu penelitian menggunakan bantuan ilmu sosial dengan maksud untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat (das sein dan das sollen) dan menganalisa fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan penyelesaian masalah. Selain itu, dalam penelitian ini dibantu dengan sumber-sumber data primer yang meliputi wawancara langsung kepada para pihak terkait di PTUN Jakarta dan juga sumber-sumber data sekunder yang meliputi Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku literatur dan artikel jurnal. Penelitian menggunakan metodologi penelitian Yuridis Empiris. Pada dasarnya eksekusi putusan sengketa pertanahan di PTUN Jakarta sesuai dalam Pasal 116 UU PERATUN, yaitu eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha negara, eksekusi melalui upaya paksa, eksekusi melalui atasan pejabat (presiden), hingga eksekusi melalui media massa. Penulis berkesimpulan bahwa eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta masih terhambat oleh Pembebanan biaya eksekusi kepada penggugat dalam mekanisme eksekusi melalui media massa, ketidakpatuhan tergugat, permasalahan eksekusi putusan PTUN melalui presiden, PTUN Jakarta tidak dapat menerapkan uang paksa, dan ketidaksinkronan data pelaksanaan putusan.
English Abstract
The author brings up the issue of how decisions on land disputes that have been given permanent legal force at the PTUN Jakarta are carried out. As a result of the execution process's inability to move forward, numerous land disputes remain unresolved at the Jakarta Administrative Court. Article 116 of Regulation 51 of 2009 concerning the Second Alteration to Regulation Number 5 of 1986 concerning State Managerial Court, is the foundation for choosing the subjects in this exploration. Based on the problems above, the authors raise two problem formulations: (1) How is the execution of land dispute decisions that have permanent legal force in the Jakarta Administrative Court?; and (2) What are the obstacles and solutions to the executing land dispute decisions that have permanent legal force in the Jakarta Administrative Court? This study uses the Juridical Empirical methodology, namely research that uses the assistance of social science to examine the applicable legal provisions and what is happening in society (das sein and das sollen) and analyzes the facts that can be used as research data, which then the data is used to identify and find solutions to problems. In addition, this research is assisted by primary data sources, including direct interviews with relevant parties in the Jakarta Administrative Court, and secondary data sources including legislation, documents, literature books and journal articles. The results of this study used the Juridical Empirical research methodology. The execution of land dispute decisions in the Jakarta Administrative Court is by Article 116 of the Administrative Court Law, namely executions through the revocation of state administrative decisions, executions through coercive measures, executions through superior officials (the president), and executions through the mass media. The author concludes that the execution of the Land Dispute Decisions, which have permanent legal force in the Jakarta Administrative Court, The problem of executing PTUN decisions through the president, the defendant's non-compliance, The imposition of execution costs on the plaintiff in the execution mechanism through the mass media, Jakarta Administrasion Court can not apply force money and the data of the execution of the decision is not synchronized.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010268 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 May 2023 02:20 |
| Last Modified: | 24 May 2023 02:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200153 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Arfad Faddilah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |