Analisis Perbandingan Kewenangan Lmk Dan Lmkn Terkait Penarikan Royalti Dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/AtauMusik Dengan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Hak Cipta

Amyta Frisca, Basana and M. Zairul Alam, S.H., M.H and Diah Pawestri Maharani, S.H.,MH. (2022) Analisis Perbandingan Kewenangan Lmk Dan Lmkn Terkait Penarikan Royalti Dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/AtauMusik Dengan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang analisis perbandingan kewenangan LMK dan LMKN terkait penarikan royalti dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/21) dengan Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam peraturan tersebut telah terdapat tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dengan kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Selain itu dalam Pasal 12 Ayat (2) PP 56/21, LMKN diberikan kewenangan untuk menarik Royalti Pencipta menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK. Hal ini bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC yang dimana dalam hal menarik royalti pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi anggota LMK untuk mendapatkan hak ekonominya. Selain itu, dalam hal menarik royalti LMK juga harus mendapatkan persetujuan (kuasa) dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Maka dari itu, peraturan dalam PP 56/2021 dapat dianggap merugikan hak para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta menyangkut penggunaan ciptaan secara komersial untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam hal menganalisis bahwa pasal 12 Ayat (2) PP 56/2021 dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah berupa: (1) Bagaimana analisis kewenangan LMK dan LMKN terkait penarikan royalti dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Tentang Hak Cipta? (2) Bagaimana pengaturan yang tepat terkait penarikan royalti bagi pencipta yang tidak tergabung dalam LMK? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dilakukan dengan teknik deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa mengenai kewenangan LMK dan LMKN yang tumpang tindih perlunya diadakan pemisahan kewenangan terkait lembaga yang melakukan penarikan royalti agar tidak terjadi pengumpulan royalti secara ganda. Selain itu, tidak seharusnya Pasal 12 Ayat (1) PP 56/2021 berkata demikian karena dapat dikatakan bahwa isi pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) UUHC. Kemudian terkaitpenarikan royalti bagi pencipta yang tidak tergabung dalam LMK adalah dengan mengembalikan keeksklusifan pencipta dalam memanfaatkan hak ekonominya.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010263
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 May 2023 01:42
Last Modified:	24 May 2023 01:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200136

Text (DALAM MASA EMBARGO) AMYTA FRISCA BASAN.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item