Kesesuaian Pengecualian Pasal 1266 Dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Tanah Dengan Asas Keadilan

Viradea, Rr. Alya Chintami and Dr. Rachmi Sulistyarini, and Dyah Widhiawati, (2022) Kesesuaian Pengecualian Pasal 1266 Dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Tanah Dengan Asas Keadilan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada Tesis ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata tentang syarat batal wanprestasi melalui Pengadilan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Rumah/Tanah. Hal ini sering kali dinilai memberatkan dan tidak efisien oleh para pihak dalam PPJB, karena jika harus menempuh jalur Pengadilan tentu akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit pula. Sehingga, sering kali dalam PPJB, para pihak ini sepakat untuk mengecualikan aturan Pasal 1266 KUHPerdata tersebut, termasuk Pasal 1267 KUHPerdata yang memberikan alternatif hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi. Kemudian, beberapa ahli hukum juga memiliki perbedaan pendapat terkait pengecualian tersebut. Beberapa berpendapat bahwa pasal tersebut memang boleh dikecualikan dalam PPJB atas dasar asas kebebasan berkontrak. Sementara, beberapa lainnya berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak boleh dikecualikan karena adanya adanya frasa “selalu dicantumkan” dalam rumusan pasal tersebut. Perbedaan penafsiran (multitafsir) ini, dapat terjadi karena adanya ketidakpastian terkait dengan masalah kebatalan perjanjian yang menyangkut tentang syarat batal wanprestasi. Lalu, berdasarkan hal tersebut dari sini muncul persoalan apakah pengecualian kedua ketentuan pasal KUHPerdata yang demikian ini sesuai dengan asas keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu: 1) Apakah pengecualian ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Tanah sesuai dengan asas keadilan? 2) Apa akibat hukum pengecualian Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Tanah? Penelitian dalam Tesis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan konseptual ( conceptual approach), dan pendekatan historis ( historical approach). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi otentik, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan metode penelitian di atas, maka Pengecualian ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata dalam PPJB Rumah/Tanah adalah tidak sesuai dengan asas keadilan. Maksud pengecualiannya disini adalah untuk mengecualikan proses pembatalan perjanjiannya yang harus melalui putusan Pengadilan terlebih dahulu, ketika syarat batal wanprestasi ini terpenuhi. Namun, ternyata pengecualian yang demikian ini tidak adil menurut peneliti, karena apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum para pihak, pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan dapat merugikan pihak yang lemah. Oleh sebab itu, supaya kepentingan pihak yang memiliki iktikad baik dalam suatu perjanjian timbal balik ini dapat terlindungi, maka KUHPerdata secara demi hukum menentukan bahwa syarat batal wanprestasi ini harus selalu dianggap ada dalam setiap perjanjian. Selain itu, terkait dengan akibat hukum dari pengecualian kedua pasal KUHPerdata tersebut adalah hilangnya proses permohonan batal melalui Pengadilan serta dapat menghilangkan hak-hak yang terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Namun, tetap tidak dapat menghilangkan hak pihak yang merasa dirugikan untuk dapat mencari keadilan melalui Pengadilan. Terkait dengan xi pembatalan perjanjiannya tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antar para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Kemudian, terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut tetap harus ditanggung oleh para pihak

English Abstract

This research studies the provision of Article 1266 of the Civil Code regarding the cancellation of the breach of contract at the court in the Sale and Purchase Agreement for a House/Land. This matter is often deemed unfair and inefficient by the parties involved in the agreement. They believe that litigation is time-consuming and costly. Thus, the parties involved in the agreement agree to rule out Article 1266 of the Civil Code, including Article 1267 of the Civil Code, which gives an alternative right to the aggrieved parties to allow for a lawsuit over breach of contract. Furthermore, several legal experts have dissenting opinions about this exception. Some argue that the articles concerned can be ruled out from the sale and purchase agreement in the name of the freedom of contract. Some others, however, argue that the provisions of these articles must not be ruled out since the articles mention the phrase “ selalu dicantumkan” (must be included) in the formulation of the articles. Multi-interpretations can happen due to uncertainty of law regarding the cancellation of an agreement that includes the matter of the canceled breach of contract. The question is whether the exception of these two provisions of the articles in the Civil Code complies with the justice principle. Departing from the above issue, this research aims to investigate: 1) does the exception of the provisions of Article 1266 and 1267 of the Civil Code in a sale and purchase agreement of a house/land comply with the justice principle? 2)what are the legal consequences caused by this exception? This research employed a normative method and statutory, conceptual, and historical approaches. The primary and secondary data were analyzed based on grammatical, authentic, and systematic interpretations. The exception of the provisions of Article 1266 and 1267 of the Civil Code in the case of a sale and purchase agreement of a house/land is not relevant to the justice principle. The exception, in this case, is intended to exempt the process of the cancellation of the agreement that should involve the court when the requirement of the cancellation of the breach of contract cannot be fulfilled. However, this research learns that such an exception is unfair, considering that in terms of the legal protection for the parties concerned, the unilateral cancellation of the agreement without the involvement of the court will harm vulnerable parties. Therefore, to ensure that the interest of all parties resulting from good faith is fairly protected, the Civil Code, for the sake of the law, must determine that the requirement of the cancellation of the breach of contract must be deemed existent in every agreement. Regarding the legal consequences of the exception of the two articles of the Civil Code, the request of cancellation that involves the court may no longer exist and it could also revoke the rights outlined in Article 1267 of the Civil Code. However, it will not erase the rights of the aggrieved parties to allow them to seek justice in court. The cancellation of the agreement will not return the condition, but it will just cancel the bond and the agreement to which the parties adhere. The issues of the third party resulting from the agreement should be the responsibility of the parties concerned.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	0422010010
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	23 May 2023 08:10
Last Modified:	23 May 2023 08:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200124

Text (DALAM MASA EMBARGO)
ALYA CHINTAMI VIRADEA.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (81MB)

Actions (login required)

View Item