Anam, Aldio Yustyvan and Dr. Amelia Sri Kusuma Dewi, and Rumi Suwardiyati, (2022) Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Objek Jaminan Kredit Melalui Putusan Pengadilan Terkait Tumpang Tindih Sertipikat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, No. 29/G/2015/PTUN-SRG beserta putusan pengadilan pada tingkat berikutnya tentang tumpang tindih sertipikat tanah dengan putusan akhir membatalkan SHGB 1760/Gembor, yang dalam kasus ini telah dijaminkan sebagai objek jaminan hak tanggungan peringkat ke satu. Peneltian bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim, akibat hukum dan perlindungan hukum pembatalan hak atas tanah sebagai jaminan kredit melalui putusan pengadilan terkait tumpang tindih sertifikat. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach) dan Pendekatan Studi Kasus ( Case Approach). Bahan hukum dalam penulisan ini meliputi bahan hukum a. primer, yang berupa peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. b. sekunder, yang berupa penjelasan peraturan perundang- undangan, risalah sidang, rancangan undang-undang, doktrin. c. tersier adalah bahan hukum yang digunakan penulis untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada putusan PTUN 29/G/2013/PTUN-SRG mengabaikan bukti berupa kegiatan surat-menyurat antara PT. Asiaplast dengan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, selain itu SHGB 1760/Gembor terbit diatas SHM 548/Gembor sehingga dapat dikatakan cacat hukum sehingga seharusnya PT. Asiaplast tidak memiliki hak untuk menggugat SHM objek sengketa. Akibat hukum hasil putusan berimbas pada PT. Asiaplast sebagai pihak yang sangat dirugikan baik sebagai pemegang hak atas tanah maupun sebagai debitur. Akibat hukum pada bank BCA berupa perubahan kedudukan dari kreditur preferen menjadi konkuren, sedangkan akibat hukum positif diterima oleh Handoyo santoso karena mendapatkan hak atas tanahnya kembali. Perlindungan hukum preventif belum diatur secara khusus dalam Undang-undang, namun perlindungan hukum secara umum dapat menggunakan Pasal 1131 dan pasal 1132 KUHPerdata dengan kembali kepada jaminan umum. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan jalur non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi dapat dilakukan dengan mediasi, negosiasi dan reconditioning, sedangkan jalur litigasi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perikatan yang tertuang dalam perjanjian kredit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada PTUN 29/G/2015/PTUN-SRG banyak mengabaikan fakta-fakta hukum. Pembatalan Hak Atas Tanah sebagai jaminan kredit melalui putusan pengadilan terkait tumpang tindih sertipikat memiliki akibat hukum terhadap para pihak dalam sengketa. Perlindungan hukum terhadap PT. Bank Central Asia Tbk. dapat dilakukan secara preventif dengan penyelamatan kredit maupun secara represif dengan penyelesaian kredit bermasalah
English Abstract
This research is based on the decision of the Serang State Administrative Court, No. 29/G/2015/PTUN-SRG along with the court's decision at the next level regarding the overlapping of land certificates with the final decision canceling SHGB 1760/Gembor, which in this case has been pledged as the object of guarantee of the first rank mortgage. This study aims to analyze the basis of judges' considerations, legal consequences and legal protection of cancellation of land rights as credit guarantees through court decisions related to overlapping certificates. The writing of this paper usesanormative juridical method with the Statute Approach and Case Approach. Legal materials in this writing include legal materials a. primary, in the form of laws and regulations, jurisprudence, and agreements. b. secondary, in the form of an explanation of statutory regulations, minutes of the trial, draft laws, doctrine. c. Tertiary is the legal material used by the author to provide an explanation of the primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that the judge's consideration of the PTUN decision 29/G/2013/PTUN-SRG ignores evidence in the form of correspondence between PT. Asiaplast with the Tangerang City Land Office, apart from that SHGB 1760/Gembor was issued above SHM 548/Gembor so that it can be said to be legally flawed so that PT. Asiaplast does not have the right to sue SHM object of dispute. The legal consequence of the decision has an impact on PT. Asiaplast is a party that is greatly harmed both as the holder of land rights and as a debtor. The legal consequences for BCA bank were in the form of a change in position from preferred creditor to concurrent, while the positive legal consequences were received by Handoyo Santoso because he got his land rights back. Preventive legal protection has not been specifically regulated in the law, but in general legal protection can use Articles 1131 and 1132 of the Civil Code by returning to general guarantees. Repressive legal protection can be carried out by means of non- litigation and litigation. The non-litigation route can be carried out by mediation, negotiation and reconditioning, while the litigation route can be carried out by filing a lawsuit to the District Court by demanding compensation due to non-fulfillment of an agreement contained in the credit agreement. Based on the results of the study, it can be concluded that the judges' considerations at PTUN 29/G/2015/PTUN-SRG mostly ignore legal facts. Cancellation of land rights as collateral for credit throughacourt decision related to overlapping certificates has legal consequences for the parties to the dispute. Legal protection for PT. Bank Central Asia Tbk. This can be done preventively by saving credit or repressively by resolving non-performing loans
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010259 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 May 2023 02:08 |
| Last Modified: | 23 May 2023 02:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200043 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
ALDIO YUSTYVAN ANAM.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |