Farras, Ahmad Hilmy and Dr. Yenni Eta Widyanti, (2022) Kriteria Kebaruan Objek Desain Industri Menurut Undang- Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Untuk Pendaftaran Desain Industri Di Indonesia. (Berdasarkan Analisis Putusan 594 K/Pdt.Sus-Hki/2017, Putusan 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021, Putusan Nomor 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penelitian ini, penulis telah mengangkat permasalahan yang terjadi didalam UUDI No. 31 Tahun 2000, pada khususnya dalam Pasal 2 ayat 2 yang belum menjelaskan definisi secara jelas pada kata “tidak sama”. Kekaburan norma pada pasal tersebut menjadi faktor timbulnya masalah penilaian terhadap kriteria kebaruan ( novelty) yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya disparitas dalam putusan sengketa desain industri oleh hakim. Rumusan masalah dari penulis dalam penelitian ini adalah: 1. “bagaimana pengaturan mengenai kriteria kebaruan, menurut Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Perjanjian Trips?” 2. “Bagaimana konseptualisasi kriteria kebaruan yang ideal, dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, berdasarkan analisis putusan 594 k/pdt.sus-hki/2017, putusan 583 k/pdt.sus-hki/2021, putusan nomor 30 pk/Pdt.Sus-HKI/2017, dan dalam Perjanjian Trips. Untuk menentukan kriteria baru dalam desain industri di Indonesia?”. jenis penelitian normatif-yuridis, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach), ( Conseptual Approach) dan pendekatan kasus ( Case Approach). Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pertama, mengenai pengaturan dari kriteria kebaruan didalam UUDI dan Perjanjian Trips. Bahwa dalam UUDI, dalam pengaturan kebaruan desain industri adalah terhadap yang tidak sama dan dikatakan baru dengan desain yang ada diungkap atau dengan desain sebelumnya, pada saat tanggal diterimanya permohonan. Sedangkan, jika dalam trips pengaturan kebaruan terhadap desain industri adalah yang terdapat adanya perbedaan penting atau berarti,yang dapat dinilai dengan kasat mata. kedua adalah adanya perbedaan mengenai pertimbangan hakim terkait bagaimana kriteria kebaruan dalam beberapa putusan mengenai kasus sengketa desain industri. Pada putusan 594k./pdt.sus.hki/2017, hakim mendasarkan pada perbedaan secara kasat mata yang signifikan sesuai dengan pasal 25 Trips yang 10 mengatakan “ significantly differ”, dimana dari jalannya persidangan dengan jelas terlihat secara kasat mata bahwa terdapat “persamaan visual” antara produk botol Eco bottle Tupperware dan Biolife Borneo. Lalu putusan 583k/pdt.sus-hki/2021, apabila dilihat dari segi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi, atau dua dimensi. maka desain kemasan produk Tergugat tidak baru. Lalu putusan 30pk/Pdt.Sus-HKI/2017 dengan keterangan dari Saksi Ahli yang dijadikan landasan dan dasar dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada putusan kasasi dijelaskan, yang menyatakan bahwa karena desain industri sudah terdaftar maka dianggap sebagai Pendesain. pertimbangan hakim adalah,pihak PT. Batik Keris tidak dapat menjelaskan dan memberikan bukti kapan memproduksi, memasarkan desainnya, dan juga tidak dapat memberikan bukti desainnya telah terdaftar sebelumnya, atau disebut juga sebagai pendaftar pertama. Sedangkan, desain Wenny telah didaftarkan di DJHKI tetapi tidak ada keberatan selama kurun waktu yang ditentukan, bahwa desain tersebut belum pernah ditemukan dan dipakai sebelumnya. untuk menentukan penilaian kebaruan terhadap objek desain industri maka menafsirkan kata “tidak sama” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri sebagai “ significantly differ” sesuai yang ada pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs. dalam melaksanakan penilaian kemiripan ( similiarity) sebuah desain industri berkaitan dengan kesan estetis melihat sifat dari desain industri itu sendiri yang didalamnya terdapat nilai seni dan penelusuran suatu desain industri dengan ditentukannya suatu fitur-fitur umum ( common points), dan fitur-fitur berbeda ( different points). dalam perbandingan dua produk dapat dinilai dari angka 1 sampai dengan 10 dengan keterangan dari tidak sama sampai dengan identik. juga dapat ditentukan sesuai dengan standar khusus yang diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Desain Industri yang dibuat oleh DJKI pada tahun 2004. Lalu Langkah atau solusi yang tepat adalah adanya revisi terhadap UUDI dari pemerintah untuk tercapainya kepastian hukum terhadap pengaturan kriteria kebaruan desain industri, harus adanya penyamaan penafsiran pihak berwenang dan masyarakat khususnya pelaku usaha untuk menilai dan menentukan kebaruan dalam desain industri, Perlu dilakukan upaya-upaya pemeriksaan yang lebih ketat oleh DJHKI terkait syarat dapat diterimanya permohonan pendaftaran desain industri
English Abstract
11 SUMMARY Ahmad Hilmy Farras, Private Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, November 2021, Criteria for Novelty of Industrial Design Objects According to Law Number 31 of 2000 Concerning Industrial Designs for Registration of Industrial Designs in Indonesia. (Based on Analysis of Decision 594 K/Pdt.Sus-Hki/2017, Decision 583 K/Pdt.Sus- Hki/2021, Decision Number 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017.) In this study, the authors have raised the problems that occur in UUDI No. 31 of 2000, in particular in Article 2 paragraph 2 which has not clearly explained the definition of the word "not the same". The blurring of norms in this article is a factor in the emergence of problems in assessing different novelty criteria. This causes a disparity in the decisions of industrial design disputes by judges. The formulation of the problem from the authors in this study are: 1. "How is the regulation regarding the criteria for novelty, according to Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, and the Trips Agreement?" 2. "How is the conceptualization of the ideal novelty criteria, in Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, based on an analysis of the decision 594 k/pdt.sus-hki/2017, the decision 583 k/pdt.sus-hki/2021, the decision number 30 pk/Pdt.Sus- HKI/2017, and in the Trips Agreement. To define new criteria in industrial design in Indonesia?”. normative-juridical type of research, this research uses statutory approach (Statute Approach), (Conceptual Approach) and case approach (Case Approach). The results of research conducted by the authors in this study are first, regarding the setting of the criteria for novelty in UUDI and the Trips Agreement. Whereas in the UUDI, the regulation of industrial design novelty is something that is not the same and is said to be new with an existing design disclosed or with a previous design, on the date the application was received. Meanwhile, if the trips for setting novelty to industrial designs are those where there are important or significant differences, which can be assessed with the naked eye. secondly, there are differences regarding judges' considerations regarding the criteria for novelty in several decisions regarding industrial design dispute cases. In decision 594k./pdt.sus.hki/2017, the judge based on a significant visible difference in accordance with Article 25 Trips which says "significantly differ", 12 where from the course of the trial it is clearly visible to the naked eye that there are "visual similarities". between Eco bottle Tupperware and Biolife Borneo products. Then the decision 583k/pdt.sus-hki/2021, when viewed in terms of shape, configuration, or line composition, or color, or line and color, or a combination thereof which is three-dimensional or two-dimensional in shape. then the design of the Defendant's product packaging is not new. Then the decision 30pk/Pdt.Sus-HKI/2017 with the statement from the Expert Witness which was used as the basis and basis in Judex Facti's legal considerations in the cassation decision was explained, which stated that because the industrial design had been registered it was considered a Designer. the judge's consideration was, the PT. Batik Keris cannot explain and provide evidence of when to produce, market the design, and also cannot provide evidence that the design has been previously registered, or also known as the first registrant. Meanwhile, Wenny's design had been registered with the DJIHKI but there were no objections during the specified time, that the design had never been found and used before. to determine the assessment of the novelty of industrial design objects, interpret the word "not the same" in Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law as "significantly different" according to Article 25 paragraph (1) TRIPS. in carrying out an assessment of the similarity of an industrial design with regard to the aesthetic impression of seeing the nature of the industrial design itself in which there is artistic value and tracing of an industrial design by determining common features and different features. points). in the comparison of two products can be assessed from numbers 1 to 10 with information from not the same to identical. can also be determined according to specific standards regulated in the Industrial Design Inspection Technical Guidelines made by DGIP in 2004. Then the step or the right solution is to have a revision of the UUDI from the government to achieve legal certainty regarding the setting of criteria for the novelty of industrial designs, there must be a unified interpretation of the authorities and the public, especially business actors to assess and determine novelty in industrial designs, It is necessary to carry out inspection efforts more stringent by DJHKI regarding the requirements for acceptance of applications for registration of industrial designs
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010258 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 23 May 2023 02:02 |
| Last Modified: | 23 May 2023 02:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/200040 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
AHMAD HILMY FARRAS.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |