Fanggidae, Jordy and Dr. Sukarmi,, S.H., M.Hum., and Dr. Endang Sri Kawuryan,, S.H., M.Hum. (2022) Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Notaris Dengan Lewatnya Batas Waktu Kepada Notaris Penerima Protokol. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tesis ini membahas mengenai, lewatnya batas waktu penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris Notaris meninggal dunia kepada Notaris penerima Protokol dikarenakan adanya kekosongan hukum terkait konsekuensi atau sanksi yang diberikan kepada ahli waris Notaris meninggal dunia akibat keterlambatan dalam hal penyerahan Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang untuk selanjutnya dirawat dan dijaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tesis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apa akibat hukum Protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia? 2. Bagaimana wujud pertanggungjawaban hukum ahli waris Notaris meninggal dunia terhadap lewatnya batas waktu penyerahan protokol? Tujuan tesis ini adalah untuk mencari peraturan terkait akibat hukum Protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan wujud pertanggungjawaban hukum ahli waris Notaris meninggal dunia terhadap lewatnya batas waktu penyerahan protokol. Berdasarkan hasil penelitian bahwa akibat hukum yang ditimbulkan, apabila ahli waris Notaris yang meninggal dunia belum menyerahkan Protokol Notaris yaitu Protokol Notaris sebagai suatu dokumen negara harus segera diserahkan oleh ahli waris kepada Notaris Penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah agar orang yang membutuhkan segera mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Apabila melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka bagi klien Notaris yang membuat akta pada Notaris yang telah meninggal dunia akan sulit mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sedangkan rumusan masalah yang kedua tentang wujud pertanggungjawaban secara perdata secara perdata oleh karena kelalaiannya dalam hal melakukan penyerahan Protokol Notaris dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum serta telah memenuhi salah satu unsurnya yaitu adanya suatu perbuatan yang bertolakbelakang dengan hukum atau ketentuan dari undang-undang yaitu lewatnya batas waktu penyerahan Protokol Notaris oleh ahli waris Notaris kepada Notaris Penerima Protokol akibat dari hal tersebut jika klien Notaris membutuhkan segera akan tetapi belum diserahkan maka akan sulit mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, wujud pertanggungjawaban secara pidana seseorang yang dengan sengaja oleh karena kelalaiannya dalam melakukan penyerahan Protokol Notaris dapat dikenai sanksi pidana. Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN, karena UUJN hanya fokus membahas mengenai sanksi adminstrasi dan perdata saja. Sedangkan wujud pertanggungjawaban pidana akibat dari lewatnya batas waktu atau tidak/belum segera melakukan penyerahan Protokol Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Kearsipan. Lewatnya batas waktu atau belum menyerahkan Protokol Notaris dapat dikategorikan sebagai upaya perbuatan melawan hukum dimana terhadap ahli waris Notaris oleh karena kelalaiannya tidak segera menyerahkan arsip diluar prosedur yang benar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) serta wujud pertanggungjawaban secara administrasi dalam hal pemberian sanksi secara administratif yang berupa paksaan pemerintah sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, dan hal ini termasuk dalam aspek tindakan paksaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan secara bertahap dari teguran ringan hingga teguran keras bagi ahli waris yang sengaja tidak mengindahkan teguran yang diberikan kepada pelanggar.
English Abstract
This thesis discusses the passing of the deadline for submission of the Notary Protocol by the heirs of the Notary deceased to the Notary receiving the Protocol due to a legal vacuum related to the consequences or sanctions given to the notary's heirs who died due to delays in the delivery of the Notary Protocol to the Notary Recipient of the Protocol appointed by the Regional Supervisory Panel which is to be further treated and maintained as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, which states that notaries are required to make deeds in the form of minuta deeds and keep them as part of the Notary Protocol. This thesis raises the formulation of the problem: 1. What are the legal consequences of the Notary Protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the notary concerned has passed away? 2. What is the legal liability of the heirs of the deceased Notary for the passage of the deadline for submission of the protocol? The purpose of this thesis is to seek regulations related to the legal consequences of the Notary Protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary concerned has passed away and the legal liability of the notary's heirs dies against the expiration of the protocol submission deadline. . Based on the results of the study that a legal consequence is incurredn, if the heirs of the deceased Notary have not submitted the Notary Protocol, namely the Notary Protocol as a state document, it must be immediately submitted by the heirs to the Notary Recipient of the Protocol appointed by the Regional Supervisory Panel so that people in need immediately get legal protection and legal certainty. If it exceeds the time limit set by the Law, for Notary clients who make a deed on a deceased Notary, it will be difficult to get legal protection and legal certainty. The form of civil liability civilly due to its negligence in the matter of submitting the Notary Protocol can be called an unlawful act and has fulfilled one of its elements, namely the existence of an act that is contrary to the law or the provisions of the law, namely the passing of the deadline for the submission of the Notary Protocol by the notary's heirs to the Notary Receiving of the Protocol as a result of this if the Notary client needs it immediately, but it has not been submitted, it will be difficult to obtain legal protection and legal certainty, a form of criminal liability of a person who deliberately because of his negligence in submitting the Notary Protocol may be subject to criminal sanctions. Regarding criminal provisions, it is not regulated in UUJN, because UUJN only focuses on discussing administrative and civil sanctions. Meanwhile, the form of criminal liability due to the passing of the time limit or not / not immediately submitting the Notary Protocol is regulated in the provisions of Article 88 of the Archival Law. Passing the deadline or not submitting the Notary Protocol can be categorized as an unlawful act where the notary's heirs due to their negligence do not immediately submit records outside the correct procedure as referred to in Article 58 paragraph (3) shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty millio , as well as a form of administrative liability in terms of granting Administrative sanctions in the form of government coercion before sanctions are imposed,re imposed must be preceded by verbal reprimands and written reprimands, and this is included in the actual aspect of coercive measures. This is done gradually from a mild reprimand to a stern reprimand for the heir who deliberately does not heed the reprimand given to him.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0422010009 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 May 2023 02:29 |
| Last Modified: | 12 May 2023 02:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199487 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jordy Fanggidae.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |