Puteri, Zakiyah Hanafi and Dr. Sihabudin,, S.H., M.H., and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Denda Oleh KPPU Dalam Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Mengenai Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Denda Dalam Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Oleh KPPU. Pilihan dari tema tersebut dilatarbelakangi oleh PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan bagi Pelaku Usaha yang terlambat dalam melakukan notifikasi akan dikenakan sanksi denda administrasi minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling besar sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Faktanya dalam putusan yang dikeluarkan oleh KPPU penerapan sanksi denda tidak sama dengan bunyi peraturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:(1) Bagaimana analisis yuridis dalam penerapan pengenaan sanksi denda administratif dalam keterlambatan notifikasi pengambilalihan saham oleh KPPU? (2) Bagaimana perbandingan hukum notifikasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham di Korea Selatan dengan di Indonesia? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mana memiliki keterkaitan dengan Notifikasi Merger, Konsolidasi, ada Akuisisi selain itu penulis juga melakukan penelusuran sumber dari internet dengan mengakses situs-situs resmi seperti e-book, e-journal ataupun artikel resmi yang diterbitkan secara online. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Majelis Komisi dalam memberikan jumlah besaran denda tidak hanya semata-mata melihat ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun juga melihat dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis, karena tujuan pemberian sanksi Majelis Komisi bukan untuk mematikan usaha. Namun, jika diksi yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di atas penerapan sanksi dapat menimbulkan kesenjangan Penerapan sistem post notification dapat menimbulkan keterlambatan yang menyebabkan pemberian sanksi denda. Korea Selatan memiliki sistem notifikasi yang sama seperti Indonesia yakni post notification. Namun walaupun sistem kedua negara tersebut sama terdapat perbedaan penerapan dari kedua negara tersebut, dimana ditemukan perbedaan dalam ketentuan jumlah besaran batas nilai aset bagi pelaku usaha yang wajib melakukan post notification, serta terdapat pula perbedaan dari jumlah sanksi denda administratif yang diberikan bagi para pelaku usaha yang telat atau tidak melakukan notifikasi. Selain itu Korea Selatan juga mewajibkan sistem pra notification dengan ketentuan tertentu.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010182 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 May 2023 01:38 |
| Last Modified: | 12 May 2023 01:38 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199466 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Zakiyah Hanafi Puteri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |