Hamzah, Wulandari and Dr. .Shinta Hadiyantina, SH, MH, and Bahrul Ulum Annafi,, SH, MH. (2022) Pengawasan Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Perizinan Tambang Pasir Laut Oleh Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dalam Pembangunan Makassar New Port. (Studi Kasus Di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait pengawasan ESDM Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pembangunan Makassar New Port (MNP) dan aktivitas penambangan pasir laut mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup dan berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan sekitar. Terbatasnya pengawasan dari pihak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, yang berwenang disini yaitu ESDM Makassar sehingga mengakibatkan pembangunan Makassar New Port mengakibatkan banyak pihak, diantaranya yaitu masyarakat setempat, rusaknya ekosistem laut serta nelayan yang akhirnya tidak bisa melanjutkan mata pencaharian mereka di sekitar laut tersebut. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah : (1) Bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan perizinan tambang pasir laut oleh Perusahaan pemegang izin pertambangan terhadap pembangunan Makassar New Port di Provinsi Sulawesi Selatan? (2) Apa Saja hambatan serta upaya dalam peran pengawasan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan perizinan tambang pasir laut oleh perusahaan pemegang izin pertambangan terhadap pembangunan Makassar New Port di Provinsi Sulawesi Selatan? Pada penelitian ini, yang digunakan oleh penulis yakni penelitian sosio legal dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Hasil setelah penulis melakukan penelitian yaitu, Perusahaan Pertambangan Pasir Laut pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Masyarakat terdampak tidak adanya komunikasi yang intensif, hal ini pun masuk kedalam penyimpangan dari sebuah pengawasan, selain itu juga disebabkan oleh tidak seriusnya Pemerintah Daerah dalam membuat aturan yang lebih khusus terkait SOP Pengawasan sebagaimana mestinya yang rinci dan juga beberapa perusahaan yang beroperasi diantaranya masih belum memiliki Izin Usaha Pertambangan.
English Abstract
This thesis raises issues related to the supervision of the ESDM Province of South Sulawesi, the construction of the Makassar New Port (MNP) and sea sand mining which causes damage to environmental ecosystems and has an impact on decreasing the catch of local fishermen. The limited supervision from the South Sulawesi Regional Government, which has the authority here, namely the Makassar ESDM, resulted in the construction of the New Makassar Port which resulted in many parties, including the local community, damaging the marine ecosystem, and fishermen who ultimately could not continue their livelihoods around the sea. The formulation of the problem in this thesis are: (1) What is the role of supervision carried out by the Regional Government regarding sea sand mining permits by companies holding mining permits for the construction of Makassar New Port in South Sulawesi Province? (2) What are the obstacles and efforts in the supervisory role of the Regional Government related to the implementation of sea sand mining permits by companies holding mining permits for the construction of Makassar New Port in South Sulawesi Province? In this study, the author uses socio-legal research and uses a sociological juridical research approach. The results after the author conducted research, namely, the Sea Sand Mining Company holding a Mining Business Permit (IUP), and the affected community did not have intensive communication, this was also included in the deviation from a supervision, besides that it was also caused by the local government being not serious in making regulations. which is more specifically related to the SOP for Supervision as it should be in detail and also some operating companies, including those that do not yet have a Mining Business Permit.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010176 |
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, Pelaksanaan Perizinan, Pertambangan dan Makassar New Port. Supervision, Implementation of Permits, Mining and Makassar New Port. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 May 2023 08:01 |
| Last Modified: | 11 May 2023 08:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199443 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Wulandari Hamzah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |