Kumara, Wiranata Wija and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. and Setiawan Wicaksono,, S.H., M.Kn. (2022) Analisis Yuridis Pemberhentian Sementara Direksi Oleh Dewan Komisaris Dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor: 60/Pid/2021/Pt Dps). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada penerapan pemberhentian sementara secara berulang direksi dalam hukum perseroan terbatas. Bahwa diketahui kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap direksi itu dimiliki oleh dewan komisarais. Namun dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara pasti batas jumlah maksimal pemberhentian sementara yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berulang . Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam skripsi ini diangkat 2 (dua) rumusan masalah, yakni: (1). Apakah tindakan hukum Dewan Komsaris dalam hal pemberhentian sementara Direksi secara berulang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ? dan (2). Bagaimana implikasi yuridis atas tindakan Dewan Komisaris terhadap pemberhentian Direksi secara berulang ? Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 2 (dua) metode penafsiran (interpretasi), yakni interpretasi Norma autentik, interpretasi gramatikal. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni diperlukannya pembaharuan dalam undang-undang perseroan terbatas yang mengatur mengenai penerapan konsep pemberhentian sementara secara berulang direksi yang dilakukan oleh dewan komisaris. Apabila telah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pemberhentian sementara secara berulang direksi oleh dewan komisaris, maka akan tercipta suatu keseragaman antar penegak hukum di Indonesia.
English Abstract
-
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010174 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 May 2023 07:49 |
| Last Modified: | 11 May 2023 07:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199436 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
wiranata wija kumara.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |