Keabsahan Hukum Terkait Jual Beli Produk Pangan Olahan Reject Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Maharani, Silvia and Dr. Yenny Eta W,, S.H., M. Hum., and Diah Pawestri M,, S.H., M.H. (2022) Keabsahan Hukum Terkait Jual Beli Produk Pangan Olahan Reject Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli Produk Pangan Olahan Reject Ditinjau Prinsip Hukum Jual Beli Di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya peredaran pangan olahan reject yang cukup diminati banyak masyarakat khususnya di Indonesia. Ada beberapa aspek yang tidak dipenuhi oleh beberapa penjual dalam menjual pangan olahan reject sehingga timbul kerugian pada konsumen. Dalam hal ini pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pasal yang mengatur syarat sahnya perjanjian yang salah satunya ialah obyek yang halal. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1) Bagaimana keabsahan hukum perjanjian jual beli produk pangan olahan reject ditinjau dari prinsip hukum jual beli di Indonesia? 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab Pelaku Usaha Produk Pangan Olahan Reject atas kerugian yang disebabkan pada transaksi jual beli produk pangan olahan reject? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi gramatikal yaitu memahami makna kata-kata yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atas asas keseimbangan dengan menitik beratkan kepada makna dalam konteks mengidentifikasi permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada keabsahan hukum terkait jual beli produk pangan olahan reject ditinjau dari prinsip hukum jual beli di Indonesia tidak absah. Adapun hal ini didasarkan tidak terpenuhinya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang syarat sahnya perjanjian suatu sebab yang halal, maka akibat hukumnya perjanjian jual beli ini batal demi hukum. Selain itu Bentuk pertanggungjawaban Pelaku Usaha Produk Pangan Olahan Reject atas kerugian yang disebabkan oleh transaksi jual beli produk pangan olahan reject dengan menganut3prinsip tanggung jawab yaitu a. Kesalahan (liability based on fault) yang mana pelaku usaha telah melakukan kesalahan karena telah menjual pangan oalahan yang tidak layak untuk dikonsumsi sehingga sudah seharusnya bertanggung jawab. b. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability) yang mana pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab dikarekanan pelaku usaha sulit untuk dapat membuktikan dirinya tidak bersalah karena pangan olahan reject yang dijualnya telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. c. Strict liability yang artinya pelaku usaha tanggung jawab seketika dan tidak perlu dilakukan beban pembuktian karena bentuk pertanggungjawaban disini adalah tanggungjawab seketika, tanpa mempersoalkan unsur kesalahan. Sehingga dalam hal ini perlunya bagi pembuat kebijakan untuk membuat Peraturan Pemerintah untuk mengatur secara eksplisit terkait jual beli produk olahan reject.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Legal Validity of the Sale and Purchase Agreement of Reject Processed Food Products in terms of the Legal Principles of Buying and Selling in Indonesia. The choice of the theme is motivated by the large number of rejected processed food circulations which are quite attractive to many people, especially in Indonesia. Where there are several aspects that are not met by some sellers in selling processed food rejects, resulting in losses to consumers. In this case, the Civil Code contains an article that regulates the conditions for the validity of the agreement, one of which isahalal object. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: 1) How is the legal validity of the sale and purchase agreement of rejected processed food products in terms of the legal principles of buying and selling in Indonesia? 2) What is the form of responsibility of business actors for losses caused in buying and selling transactions of rejected processed food products? Then the writing of this paper usesanormative juridical method withastatute approach andaconceptual approach. The legal material obtained by the author will be analyzed usingagrammatical interpretation technique, namely understanding the meaning of the words contained in the legislation on the principle of balance with an emphasis on meaning in the context of identifying existing problems. From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to the problems that exist in the legal validity of buying and selling rejected processed food products in terms of the legal principle of buying and selling in Indonesia is not valid. As for this, it is based on the non-fulfillment of Article 1320 of the Civil Code, which requires the validity of the agreement foralawful cause, so the legal consequences of this sale and purchase agreement are null and void. In addition, the form of responsibility for the Reject Processed Food Product Business Actor for the loss caused by the sale and purchase transaction of rejected processed food product adheres to3principles of responsibility, namely a. which is not fit for consumption so it should be responsible. The presumption of liability is that business actors must still be responsible because it is difficult for business actors to be able to prove themselves innocent because the rejected processed food they sell has violated the provisions of the applicable law. c. Strict liability, which means that business actors take immediate responsibility and there is no need to carry out the burden of proof because the form of responsibility here is immediate responsibility, without questioning the element of error. So in this case it is necessary for policy makers to make Government Regulations to explicitly regulate the sale and purchase of processed reject products.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010164
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 May 2023 06:51
Last Modified:	11 May 2023 06:51
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199404

Text (DALAM MASA EMBARGO) Silvia Maharani.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item