Syavira, Shehan Talsya and M. Zairul Alam,, S.H., M.H., and Shanti Riskawati,, S.H., M.Kn. (2022) Pengaturan Algoritma Penetapan Harga Menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait algoritma yang digunakan untuk penetapan harga dapat atau tidak dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban menurut perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh incompleteof norm dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait ketentuan khusus yang mengatur terkait penetapan harga dalam sektor ekonomi digital. Dikhawatirkan hal ini akan menjadi celah yang dimanfaatkan para pelaku usaha untuk berkolusi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan: (1) Apakah algoritma penetapan harga dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban menurut perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia? (2) Bagaimana analisa putusan kasus E-Turas terkait penggunaan algoritma penetapan harga menurut hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan di Indonesia? Penelitian ini metode yuridis normatif dengan metode pendekatan, statute approach, analytical approach dan case approach. Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik yang digunakan penulis untuk melakukan penelusuran bahan hukum yakni dengan studi kepustakaan. Kemudian penulis juga melakukan penelusuran sumber dari internet dengan mengakses situs-situs resmi seperti e-book, e-journal maupun artikel resmi yang diterbitkan secara online. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia belum mengatur tindakan pelanggaran penetapan harga yang dilakukan oleh algoritma. Algoritma tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Namun demikian, meskipun tidak diatur secara khusus di Indonesia apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan pricing algorithms, dapat menggunakan ketentuan perundangundangan yang lain, yaitu Pasal 1367 BW. Pertanggungjawaban atas pelanggaran yang disebabkan algoritma dapat dikenakan kepada user algoritma, oleh karenanya untuk menghindari mangkirnya pelaku usaha atas tanggung jawab hukum tersebut, perlu memperhatikan batas penggunaan algoritma. Hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan di Indonesia, belum mengatur secara spesifik terkait ketentuan pricing algorithms. Menurut hukum persaingan usaha di Uni Eropa dalam putusan kasus E-Turas, algoritma dianggap sebagai alat. Dalam Pasal 101 TFEU, yang meliputi subjek hukum yaitu undertakings dan associations of undertakings. Pendekatan yang digunakan otoritas persaingan Uni Eropa untuk pembuktian yaitu the principle of public distancing. Sehingga dalam putusannya, E-Turas dan para agen perjalanan dalam platform tersebut dinyatakan melanggar Pasal 101 TFEU. Apabila kasus serupa terjadi di Indonesia, hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan yang memadai.
English Abstract
-
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0522010160 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 11 May 2023 06:25 |
Last Modified: | 11 May 2023 06:25 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199390 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Shehan T Syavira.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |