Implementasi Pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Studi Satuan Polisi Pamong Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta)

Landarto, Rivaldy Arvelsa and Dr. Iwan Permadi,, S.H., M. Hum., and Bahrul Ulum Annafi,, S.H., M.H. (2022) Implementasi Pasal 16 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Studi Satuan Polisi Pamong Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hukum terkait pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta. Pilihan tema tersebut disebabkan DKI Jakarta menjadi salah satu kota dengan kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia dengan angka 1.248.242 kasus secara total sehingga pengaturan terkait perlindungan kesehatan masyarakat harus dilaksanakan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana implementasi pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019? (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode Sosio-Legal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua yaitu, bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dilakukan denganobservasi, wawancara, serta penyebaran kuisioner kepada masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling dan non-random sampling yaitu purposive sampling. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa implementasi pasal 16 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat tempat usaha yang melanggar tidak diberikan sanksi administratif oleh Satpol PP DKI Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori milik Soerjono Soekanto, teori tersebut digunakan untuk mengetahui factor yang menghambat dalam penerapan suatu aturan yang di dalam teori tersebut terdapat lima faktor yaitu, faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasaran, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

English Abstract

In this thesis, the author raises legal issues related to administrative sanctions against business actors who do not carry out public health protection as stated in Article 16 of the DKI Jakarta Governor Regulation. The choice of theme is due to DKI Jakarta being one of the cities with the highest covid-19 cases in Indonesia with 1,248,242 cases in total, so that arrangements related to public health protection must be implemented so that there is no increase in Covid-19 cases in DKI Jakarta. Based on this, the formulation of the problem in this research are: (1) How is the implementation of Article 16 of DKI Jakarta Governor Regulation Number 3 of 2021 concerning Implementing Regulations of Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Handling Corona Virus Disease 2019? (2) What factors affect the implementation of Article 16 of DKI Jakarta Governor Regulation Number 3 of 2021 concerning Implementing Regulations of Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the Prevention of Corona Virus Disease 2019? Then the writing of this thesis uses the Socio-Legal method with a Juridical-Sociological approach. There are two legal materials obtained in this study, namely, primary and secondary legal materials. To obtain data, interviews, observations, and questionnaires were distributed to the public. The sample used in this study was random sampling and non-random sampling, namely purposive sampling. From the results of the research that has been carried out, the authors conclude that the implementation of Article 16 of the DKI Jakarta Governor Regulation Number 3 of 2021 has not been carried out properly because there are still businesses that violate the administrative sanctions by the DKI Jakarta municipal police. The theory used in this study uses Soerjono Soekanto's theory, the theory is used to determine the inhibiting factors in the application of a rule which in the theory there are five factors, namely, legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010154
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 11 May 2023 04:00
Last Modified: 11 May 2023 04:00
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199362
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Rivaldy Arvelsa.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item