Analisis Yuridis Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Rhamadani, Prindayu Arum and Dr. Budi Santoso,, S.H., LLM., and Syahrul Sajidin,, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya persyarataan untuk memperoleh manfaat JKP, yang mempertimbangkan masa kepesertaan dalam program JKP. Dalam hal ini yang dipersentasikan adalah jaminan sosial JKP terhadap pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana konstruksi hukum program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap pekerja/buruh yang memiliki masa kerja tetapi belum memenuhi syarat masa iuran? Kemudian penulisan, karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekataan perundang-undangan (statule approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik Analisis penafsiran, yaitu dengan cara menafsirkan isi suatu peraturan dengan tujuan untuk memperoleh atau mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa manfaat program JKP masih belum sesuai dengan tujuan dibentuknya JKP yaitu untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat Pekerja/Buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja sehingga akan memotifasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandir. Manfaat JKP dapat didapatkan setelah memenuhi masa iuran kepersetaan paling singkat 12 (dua belas) bulan, artinya tidak semua pekerja atau buruh dapat memperoleh manfaat JKP, yang merupakan program jaminan sosial pengganti JHT terhadap pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penulis menyarankan berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan yakni perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang JKP agar tidak terjadi kekaburan hukum, sehingga dapat melindungi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja secara menyeluruh. Sehingga, pemerintah perlu mempertimbangkan persyaratan untuk mendapatkan manfaat JKP, agar tidak merugikan pekerja/buruh.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the Job Loss Guarantee Program for workers / workers who are terminated based on labor law in Indonesia. The choice of theme is backgrounded by the existence of a partnership to obtain the benefits of JKP, which considers the period of participation in the JKP program. In this case, what is presented is the JKP social security for workers or workers who have been terminated. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: How is the legal construction of the Job Loss Guarantee program for workers / laborers who have a working period but have not met the requirements for the contribution period? Then writing, this paper uses the normative juridical method with the statutory equalization method (statule approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The legal material obtained by the author will be analyzed using the technique of interpretation analysis, namely by interpreting the content of a rule with the aim of obtaining or obtaining a comprehensive but still systematic picture. From the results of the research with the method above, the author obtained an answer to the existing problem that the benefits of the JKP program are still not in accordance with the purpose of the establishment of the JKP, namely to maintain a decent degree of life when the Worker/Laborer is affected by termination so that it will motivate the Worker/Labor to want to work again or try to take a bath. JKP benefits can be obtained after fulfilling the bond contribution period of at least 12 (twelve) months, meaning that not all workers or laborers can get JKP benefits, which is a social security program in lieu of JHT for workers/workers who are terminated. The author suggests based on the results of the research carried out, namely the need for synchronization and harmonization of Government Regulation Number 37 of 2021 concerning JKP so that there is no legal blurring, so as to protect workers affected by termination as a whole. Thus, the government needs to consider the requirements to obtain JKP benefits, so as not to harm workers/workers.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010143
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 11 May 2023 02:35
Last Modified: 11 May 2023 02:35
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199320
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
PRINDAYU ARUM RHAMADANI.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item