Retriyansyah, Pragas Adyagara and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H., and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H., (2022) Rekonseptualisasi Pengaturan Mengenai Kriteria Pruden Pada Penyelenggaraan Bank Digital Tanpa Kantor (Branchless Banking). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Rekonseptualisasi Pengaturan Mengenai Kriteria Pruden Pada Penyelenggaraan Bank Digital Tanpa Kantor (Branchless Banking). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh tidak adanya kriteria pruden bagi penyelenggaraan bank digital dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b POJK Nomor 12/POJK.03/2021 belum lengkap, sehingga untuk dapat berlaku mengikat atau norma yang bersifat imperatif maka perlu dilengkapi dengan kriteria dan ukuran pruden pada penyelenggaraan bank digital dan dalam POJK tersebut terdapat frasa “memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang pruden dan berkesinambungan” tidak disebutkan mengenai kriteria pruden, sehingga terdapat norma yang kurang lengkap . Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana batasan penggunaan kriteria pruden dalam penyelenggaraan bank digital tanpa kantor (branchless banking) (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan kriteria pruden dalam penyelenggaraan bank digital tanpa kantor (branchless banking ) yang berkepastian hukum? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis interpretasi gramatikal dan sistematis, dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan hukum seperti perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan bank digital dan otoritas jasa keuangan, selain itu penulis juga melakukan penelusuruan sumber dari internet dengan mengakses situs-situs resmi seperti e-book, e-journal ataupun artikel resmi yang diterbitkan secara online. Tujuan dari penulisan interpretasi gramatikal dan sistematis ini adalah mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun yang terdapat dalam undang-undang yang berbeda sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna serta tujuan dari aturan dan pasal tersebut. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat urgensi filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadikan pengaturan mengenai kriteria pruden pada pelaksanaan bank digital tanpa cabang (branchless banking) diperlukan agar terciptanya pelaksanaan branchless banking yang sehat, pruden, dan berkesinambungan. Kemudiаn dаlаm POJK Nomor 12/POJK.03/2021 pada Pasal 24 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa model bisnis perbankan digital harus pruden dan berkesinabungan, akan tetapi pruden yang dimaksud tidak dijelaskan lebih lanjut dalam POJK tersebut maka terjadilah ketidaklengkapan norma. Untuk menyelesаikаn permаsаlаhаn tersebut, mаkа Brancheless Banking Regulation State Bank Of Pakistan 2019 dаpаt dijаdikаn аcuаn untuk menjelaskan kriteria pruden bagi pelaksanaan bank digital tanpa kantor (branchless banking) dan juga sebagai konseptualisasi pengaturan kriteria pruden yang diajukan oleh penulis.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of regulation reconseptualization regarding Prudential kriteria implementation on brachless banking operation. The author choose this issue was motivated by The absen of deafult branchless banking criteria on Otioritas Jasa Keuangan Regulation POJK 12/POJK.03/2021 article 24 subsection (1) b si not completed regulated the Prudential banking criteria towards branchless banking operation. So, this regulation need to be perfected in order to be binding. In this POJK there is phrase “to have ability to maintain digital banking business model with prudent and sustainable” there are no explanation about the prudent criteria for digital branchless banking operation therefor there are uncompleted norma in these regulation. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (1) how is the prudence criteria limitation on implementation towards the branchless digital banking? (2) how is the conseptualization prundence criteria regulation that legaly binding on branchless digital banking opeation? Then the writing of this paper uses a normative juridical method with a statute approach, an analytical approach and comparative approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using gramatical and systematic interpretation techniques, in this case the author collects legal materials such as legislation, books related to digital banking and Otoritas Jasa Keuangan, besides that the author also searches sources from the internet by accessing websites. Official sites such as e-books, e-journals or official articles published online. The purpose of this gramatical and systematic interpretation is to examine the connection between one article and other article in some regulation and other regulation to explain the meaning and purpose of the regulations and articles. From the results of the research using the method above, the authors obtain answers to the existing problems that there is a philosophical, juridical and sociological urgency that makes arrangements regarding the prudent criteria on branchless digital banking operation need to be regulated in order to create healthy, sustainable, and prudent branchless banking operation. Then the Ototitas Jasa Keuangan Regulation 12/POJK.03/2021 article 24 subsection (1) b states that the digital banking business model must be prudent and sustainable, but the prudence in question is not explained further in the POJK, so there will be incomplete norms. To solve this problem, the Brancheless Banking Regulation State Bank of Pakistan 2019 can be used as a reference to explain prudent criteria for implementing branchless banking and also as a conceptualization of prudent criteria regulation proposed by the author.
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0522010141 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 11 May 2023 02:25 |
Last Modified: | 11 May 2023 02:25 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199312 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
PRAGAS ADYAGARA RETRIYANSYAH.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
View Item |