Adriwinata, Padry and Dr. Faizin Sulistio,, S.H., LL.M. and Fines Fatimah,, S.H., M.H. (2022) Pemberian Hak Restitusi Terhadap Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan kedudukan dan status Pekerja Seks Komersial dalam praktik tindak pidana prostitusi dan menganalisis pemberian hak restitusi kepada pekerja seks komersial. Hukum positif Indonesia melalui KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur mengenai tindak pidana yang terjadi di Indonesia telah dijelaskan terkait dengan perkara prostitusi, namun di dalamnya tidak terdapat penjelasan mengenai pekerja seks komersial yang menjadi salah satu pihak dalam tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya mengenai penjatuhan restitusi sebagai hak yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara rinci mengenai tolak ukur yang dapat menjadi pedoman dalam memberikan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana status pekerja seks komersial dalam praktik prostitusi berdasarkan hukum positif Indonesia? dan (2) Apa dasar-dasar yang digunakan hakim dalam menentukan jumlah hak restitusi terhadap pekerja seks komersial korban tindak pidana perdagangan orang? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal (socio-legal research) yang bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Penulis memperoleh data primer dari bahan-bahan hukum seperti peratran perundang-undangan dan tulisan berupa buku-buku, jurnal dan lainnya. Namun dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara guna mendukung tulisan penulis. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa Pekerja seks komersial dipandang sebagai korban dalam hukum positif Indonesia dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan diluar tindak pidana perdagangan orang, pekerja seks komersial bukanlah seorang korban, namun juga bukan sebagai pelaku hal itu dikarenakan hukum indonesia tidak memandang prostitusi sebagai suatu delik atau tindak pidana. Selanjutnya pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana mengacu kepada Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensansi Kepada Korban Tindak Pidana. Dalam Perma tersebut dijelaskan bahwa tolak ukur dalam penetapan jumlah restitusi yang akan dibayarkan oleh pelaku tindak pidana ditetapkan melalui analisa hakim terhadap bukti-bukti yang ada di persidangan.
English Abstract
In this research, the researchers raised the issue of the position and status of commercial sex workers in the practice of criminal acts of prostitution and analyzed the granting of restitution rights to commercial sex workers. Indonesia's positive law through the Criminal Code (KUHP) which regulates criminal cases that occur in Indonesia has been explained in relation to prostitution cases, but it does not contain an explanation regarding commercial sex workers who are one of the parties in the crime committed. occur. Furthermore, regarding the imposition of restitution asaguaranteed right in Law Number 21 of 2007 it is not explained in detail regarding the benchmarks that can be used as guidelines in providing restitution rights to victims of the crime of trafficking in persons. Based on this, the authors raise the following issues: (1) What is the status of commercial sex workers in the practice of prostitution based on Indonesian positive law? And (2) What is the legal basis used by the judge in determining the amount of restitution for victims of the crime of trafficking in persons? This research isanormative socio-legal research usingastatutory approach andaconceptual approach. The author obtained primary data from legal materials such as statutory regulations and writings in the form of books, journals and others. However, in this study the researchers also conducted interviews to support the author's writing. From this study, the authors conclude that commercial sex workers are seen as victims in Indonesian positive law with reference to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Meanwhile, outside of the crime of trafficking in persons, commercial sex workers are not victims, but also not perpetrators, this is because Indonesian law does not view prostitution asacrime or offense. Furthermore, the provision of restitution for victims of criminal acts refers to the Supreme Court Number1of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crimes. In the regulation, it is explained that the benchmark in determining the amount of restitution to be paid by the perpetrator ofacrime is determined through the judge's analysis of the evidence in court.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010140 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 May 2023 02:19 |
| Last Modified: | 11 May 2023 02:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199309 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Padry Adriwinata.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |