Olipia, Okcta and Dr.Prija Djatmika,, S.H., M.S, and Ardi Ferdian,, SH., M.Kn. (2022) Pertanggungjawaban Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Blt). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pidana perjudian online. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh UU ITE pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (a) Apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Blt sudah memenuhi unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016? (b) Apakah dasar pertimbangan hakim tidak mempertimbangkan alat bukti elektronik? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis atau logis adalah terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan terkait Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Blt sudah memenuhi unsur-unsur pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu mendistribusikan, menstransmisikan, dan dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan terdakwa dalam melakukan perjudian online yang menggunakan sarana transaksi elektronik sudah terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 5 yang pada pokoknya telah melakukan transaksi elektronik melalui transfer antar rekening sebagai bukti pembayaran dalam melakukan tindak pidana perjudian online dan mendapat ancaman pidana pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 60/Pid.B./2020/PN Blt telah sesuai. Akan tetapi, mencermati perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana perjudian online, seharusnya dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 27 ayat (2) UU ITE Jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidananya dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dikarenakan hakim tidak dapat memutuskan pidana diluar ketentuan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.
English Abstract
In this thesis, the author raises issues related to the power of proving electronic transactions in online gambling crimes. The choice of the theme is motivated by the ITE Law article 27 paragraph (2) which reads "Everyone intentionally and without rights distributes and/or transmits and/or makes accessible Electronic Information and/or Electronic Documents containing gambling content. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (a) Did the defendant's actions in Decision Number 60/Pid.B/2020/PN Blt fulfill the elements of Article 27 paragraph (2) of the ITE Law in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016? (b) Was the judge's basis for consideration not considering electronic evidence? The writing of this paper uses a normative juridical method with a state approach and a case approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using interpretation analysis techniques. From the results of research with the above method, the authors obtain answers to problems related to Decision No. 60/Pid.B/2020/PN Blt has fulfilled the elements of Article 27 paragraph (2) of the Law in conjunction with Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016, namely distributing, transmitting, and accessible information or electronic documents that have gambling content. The defendant’s actions in online gambling using electronic transaction facilities have been proven to violate the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, especially article 5 which in essence has carried out electronic transactions through transfers between accounts as proof of payment in committing online gambling crimes and is threatened with a criminal sentence of Article 45 paragraph (2), namely a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). Second, the basis for the judge’s consideration in the decision number 60/Pid.B/2020/PN Blt was appropriate. However, looking at the actions of the defendant which is an online gambling crime, it should be subject to a criminal sentence based on article 27 paragraph (2) in conjuction with article 45 paragraph (2) og the ITE Law. The judge sentenced him to Article 303 paragraph (1) of the 2nd Criminal Code because the judge could not decide on a crime outside the provisions of an indictment made by the Public Prosecutor.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010137 |
| Uncontrolled Keywords: | Evidance, Electronic Transaction, Gambling Online |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 11 May 2023 01:59 |
| Last Modified: | 11 May 2023 01:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199296 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Okta Olivia.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (6MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |