Pembebanan Pembayaran Restitusi Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Atas Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)

Lailati,, Nur Alfi and Dr. Faizin Sulistio,, S.H., LL.M., and Fines Fatimah,, S.H., M.H. (2022) Pembebanan Pembayaran Restitusi Pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Atas Kasus Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg tentang pembebanan pembayaran restitusi pada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemebanan restitusi yangmana dalam hukum positif indonesia dibebankan kepada pelaku tindak pidana namun dalam kasus ini justru dibebankan kepada negara yang diwakili oleh kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan gantirugi yang dibebankan kepadan negara disebut kompensasi yakni diberikan kepada Korban pelangaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme pada Pasal7Undang – Undang Nomor 31 Tahun 20014 untuk itu apakah restitusi juga dapat dibebankan kepada negara. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka rumusan masalah adalah 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatukan pembebanan kepada kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membayar resitusi kepada Anak korban kejahatan Seksual (studi putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)?. 2) Apakah pertimbangan putusan hakim tersebut sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang–undangan dalam pembebanan pembayaran restitusi? Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang–undangan dan pendekatan kasus, adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi Internet dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analistis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penjatuhan putusan pembebanan restitusi tidak dapat dibebankan pada sesuai dengan Pasal 71D undang–undang perlindungan anak menerangkan bahwa hak atas restitusi menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana simons seseorang dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, hubungan kejiwaan pelaku baik serta adanya dolus dan culpa. Restitusi dapat dibebankan kepada pihak ketiga namun sesuai dengan doktrin Vicareous Liabilty pihak ketiga adalah yang memiliki hubungan dengan pihak pertama sehingga pihak tersebut masih dalam pengawasan pihak ketiga. Namun pelaku tersebut telah cakap dan mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri serta pelaku bukanlah dibawah pengawasan negara jadi restitusi tersebut bukan dalam tanggung jawab negara.

English Abstract

This study discusses Decision Number 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg regarding the imposition of restitution payments on the ministry of women's empowerment and child protection. This research is motivated by the imposition of restitution which in Indonesian positive law is charged to perpetrators of criminal acts, but in this case it is actually charged to the state represented by the ministry of women's empowerment and child protection, while the compensation charged to the state is called compensation, which is given to victims of human rights violations. serious crimes and victims of criminal acts of terrorism in article7of law number 31 of 20014 for that whether restitution can also be charged to the state. Based on the formulation of the problem, the formulation of the problem is 1) What is the basis for the judge's consideration in imposing the burden on the ministry of women's empowerment and child protection to pay restitution to children who are victims of sexual crimes (study of decision No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg)?. 2) Is the consideration of the judge's decision appropriate in accordance with the laws and regulations in imposing restitution payments? This type of research usesanormative juridical approach to legislation andacase approach, while the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials in the search for legal materials using literature studies and Internet studies using analytical descriptive analysis techniques. Based on the results of the study that the imposition ofadecision on the imposition of restitution cannot be imposed in accordance with article 71D of the child protection law explaining that the right to restitution is the responsibility of the perpetrator of the crime. In accordance with Simons' theory of criminal responsibility,aperson can be held accountable if the perpetrator has the ability to be responsible, the psychological relationship between the perpetrator is good and the dolus and culpa are present. Restitution can be charged toathird party but in accordance with the Vicareous Liability doctrine, the third party is the one who hasarelationship with the first party so that the party is still under the supervision of the third party. However, the perpetrator is capable and able to take responsibility for his own actions and the perpetrator is not under state supervision, so the restitution is not the responsibility of the state.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010134
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 11 May 2023 01:30
Last Modified: 11 May 2023 01:30
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199276
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Nur Alfi Lailati.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item