Optimalisasi Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Car Free Day Di Kota Malang Dalam Upaya Pemenuhan Ketertiban Umum

Nabilla, Nur Aisyah and Dr. Istislam,, S.H., M.H. and Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. (2022) Optimalisasi Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pedagang Kaki Lima Pada Car Free Day Di Kota Malang Dalam Upaya Pemenuhan Ketertiban Umum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sebagaimana penelitian yang telah ditulis oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Bentuk penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap Pedagang Kaki Lima pada Car Free Day di Kota Malang yang dilaksanakan oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang antara lain meliputi : 1) Pengawasan terhadap para PKL yang berada di Jalan Wilis dan Retawu. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pengawasan dengan penjagaan petugas dan/atau pengawasan dengan cara sosialisasi keliling melalui pengeras suara. 2) Penjatuhan sanksi administrasi berupa peringatan lisan dan tertulis terhadap PKL tersebut. Penjatuhan sanksi ini dilakukan dengan cara diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu kepada para PKL yang melanggar aturan yang telah dibuat. Jika setelah diberi peringatan para PKL tersebut tidak melakukan perubahan tindakan apapun dan tetap berjualan di tempat yang sama, maka Satpol PP melakukan tindakan peringatan yang lebih keras hingga pengusiran kepada para PKL melanggar. Para pihak Satpol PP Kota Malang telah beberapa kali melakukan penjatuhan sanksi berupa sanksi peringatan kepada PKL yang dinilai melanggar. Akan tetapi hal itu dinilai bertentangan dengan keadaan sosial masyarakat. Sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 3) Penjatuhan sanksi paksaan pemerintah berupa penertiban terhadap para PKL tersebut. Paksaan pemerintah berupa penertiban yang dilakukan oleh para petugas Satpol PP Kota Malang dalam hal ini ditekankan pada batas waktu berjualan serta penertiban terhadap PKL sesuai dengan Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/236/35.73.112/2016 Tentang Penetapan Tempat atau Lokasi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima. 2. Beberapa penegakan hukum yang meliputi pengawasan, penjatuhan sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah (bestuurdwang) yang telah dilakukan terhadap Pedagang Kaki Lima pada Car Free Day di Kota Malang yang dilaksanakan oleh para petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang masih belum dikatakan optimal. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya beberapa faktor/unsur yang menjadi tolak ukur/indikator dalam menentukan optimalisasi penegakan hukum, berdasarkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto. Oleh karena itu, dalam penelitian terkait optimalisasi penegakan Hukum Administrasi Negara terhadap Pedagang Kaki Lima pada Car Free Day di Kota Malang ini belum bisa dikatakan optimal.

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010133
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	11 May 2023 01:24
Last Modified:	11 May 2023 01:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199270

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nur Aisyah Nabilla.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item