Pelanggaran Asas Kedaulatan Oleh Amerika Serikat Terhadap Afghanistan Dengan Pembekuan Aset Bank Sentral Afghanistan Oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat

Alfari, Muhammad Zihad Sulthan and Ikaningtyas, S.H., LL.M and Yasniar Rachmawati, S.H., M.H (2022) Pelanggaran Asas Kedaulatan Oleh Amerika Serikat Terhadap Afghanistan Dengan Pembekuan Aset Bank Sentral Afghanistan Oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, peneliti mengkaji perihal pembekuan aset yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Bank Sentral Afganistan sebagai bentuk pelanggaran asas kedaulatan. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh suksesi pemerintahan Republik Islam Afganistan yang digantikan oleh Emir Islam Afganistan yang dipimpin oleh Taliban. dan kekhawatiran Amerika Serikat jika aset bank sentral Afganistan dimanfaatkan oleh Taliban. Atas kejadian ini Amerika Serikat membekukan aset yang dimiliki bank sentral Afganistan “Da Bank of Afganistan” yang ditaksir kurang lebih 7 miliar dolar Amerika Serikat dengan alasan agar aset yang dimiliki oleh bank sentral Afganistan tidak disalahgunakan dan hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat Afganistan, kendati demikian pada kenyataannya masyarakat Afganistan yang paling menderita atas tindakan Amerika Serikat karena perekonomian Afganistan sangat dependen dengan sumber dana yang bertempat di luar wilayahnya. Berdasarkan hal yang telah penulis jelaskan, penelitian ini mengusung rumusan masalah: (1) Bagaimana Perspektif hukum internasional mengatur kedaulatan negara terhadap propertinya yang berada di luar wilayahnya (2) Apakah tindakan Amerika Serikat yang melakukan pembekuan aset bank sentral Afganistan melanggar asas kedaulatan dalam hukum internasional ? Dalam mengkaji rumusan masalah yang telah dijabarkan, penulis menggunakan dua metode pendekatan penelitian hukum yakni pendekatan studi peristiwa (case study) dan pendekatan regulasi undang-undang (statute approach). informasi hukum telah penulis himpun hendak dianalisis dengan metode interpretasi dan penafsiran. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum seperti berbagai konvensi internasional seperti konvensi properti negara yang berada di luar negeri dan konvensi yang mengatur mengenai konsekuensi hukum dari suksesi negara. Hasil penelitian dari metode yang telah disebutkan diatas, penulis menemukan hukum internasional mengatur kedaulatan negara terhadap propertinya yang berada diluar wilayahnya melalui pengaturan mengenai perlindungan hak negara dalam memiliki properti yang berada di luar wilayah negaranya dari berbagai sumber hukum internasional yang memberikan kekebalan dan keistimewaan, tindakan Amerika Serikat merupakan tindakan yang melanggar asas kedaulatan karena hal tersebut bertentangan dengan Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Propoerty, Archive and Debt 1983 berkenaan dengan perpindahan aset dari negara predecessor kepada negara successor baik yang bergerak dan tetap yang diatur dalam pasal 15 (b) dan pasal 17 ayat 1 (b). Pengakuan merupakan tindakan yang bersifat deklaratif dan tidak mempengaruhi personalitas suatu negara melainkan hanya membatasi ruang interaksi negara tersebut dengan negara lain. Adapun konflik norma dalam perisitwa ini yakni pertentangan antara Pasal 2 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meletakkan bahwa setiap negara memiliki persamaan derajat dalam kedaulatan. asas kedaulatan telah dilanggar melalui tindakan pembekuan aset oleh Amerika Serikat terhadap aset Bank Sentral Afghanistan.

English Abstract

The thesis examines the freezing of assets conducted by the United States against the Central Bank of Afghanistan constituting a violation of the principle of sovereignty. This incident was motivated by the overthrowing of the government of the Islamic Republic of Afghanistan and was replaced by the Islamic Emirates of Afghanistan which were led by Taliban. and US concerns if Afghanistan’s Central Bank assets would be benefited by Taliban For this incident, the United States froze the assets of the Afghan central bank "Da Bank of Afghanistan" which was estimated at approximately 7 billion US dollars on the basis that the assets owned by the Afghan central bank could not be abused and only used for the interests of Afghan people. The opposite had happened, the Afghan people who suffer the most from the actions of the United States because the Afghan economy is very dependent on foreign sources of funds. Based on what the author has described, this thesis bring forth such formulation of problems as such : (1) How does the perspective of international law regulate state sovereignty over its property that is outside its territory (2) Does the United States act by assets freezing of the Afghan central bank violate the principle of sovereignty governed by international law ? In reviewing such problems as described earlier, the author uses two methods of legal research approach, namely the case study approach and the statute approach. The legal material that has been compiled by the author will be analyzed using the method of interpretation. In this study, the authors collect legal materials such as various international conventions such as the convention on property of countries residing abroad and conventions governing the legal consequences of state succession. The results of the research from the methods mentioned above, the authors found that international law regulates state sovereignty over its property that is outside its territory through arrangements regarding the protection of the state's right to own property that is outside the territory of its country from various sources of international law that provide immunity and privileges, United States action of assets freezing of Afghanistan central bank’s assets. is an act that violates the principle of sovereignty because it is contrary to the Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archive and Debt 1983 regarding the transfer of assets from the predecessor country to the successor country both movable and permanent as regulated in article 15 (b ) and article 17 paragraph 1 (b). Recognition is an action that is declarative in nature and does not affect the personality of a country but only limits the interaction space of that country with other countries. The conflict of norms in this incident is the conflict between Article 2 paragraph 1 of the United Nations Charter which states that every country has equality in sovereignty. the principle of sovereignty has been violated through the act of freezing assets by the United States against the assets of the Central Bank of Afghanistan.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010125
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	10 May 2023 03:59
Last Modified:	10 May 2023 03:59
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199235

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Zihad Sulthan Alfari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item