Tanggung Jawab Hukum Pelaku UMK Dalam Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Dalam Bentuk Self Declare Terhadap Perlindungan Konsumen Muslim

Rifqi, Muhammad and Fitri Hidayat,, S.H., M.H. and Prawatya Ido Nurhayati,, S.H., M.Kn. (2022) Tanggung Jawab Hukum Pelaku UMK Dalam Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Dalam Bentuk Self Declare Terhadap Perlindungan Konsumen Muslim. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum pelaku UMK dalam kewajiban sertifikasi halal produk dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare) terhadap perlindungan konsumen Muslim. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yaitu dalam Pasal 4A ayat (1) UUJPH sebagaimana perubahannya dalam UU Cipta Kerja yang mengamanatkan secara khusus kewajiban pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal produk dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare). Hal ini menimbulkan implikasi yuridis dalam kewajiban sertifikasi halal produk pelaku UMK dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare) terhadap Jaminan Produk Halal serta Tanggung Jawab Hukum pelaku UMK terhadap perlindungan konsumen Muslim. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2, yaitu: 1) Bagaimana implikasi yuridis pengaturan kewajiban sertifikasi halal produk pelaku UMK dalam bentuk self-declare terhadap Jaminan Produk Halal? 2) Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku UMK dalam kewajiban sertifikasi halal produk UMK dalam bentuk self-declare terhadap perlindungan konsumen muslim? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik penafsiran gramatikal dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implikasi yuridis kewajiban sertifikasi halal produk pelaku UMK dalam bentuk self-declare yaitu timbulnya akibat hukum yang memberikan hak dan kewajiban bagi subyek hukum serta kepastian hukum kehalalan suatu produk dalam sertifikasi halal produk dalam bentuk pernyataan pelaku usaha (self-declare). Adapun pertanggungjawaban hukum pelaku UMK dalam Jaminan Produk Halal dapat dilihat secara administratif, perdata dan pidana.

English Abstract

This research studies and analyzes the liabilities held by micro and small enterprises regarding halal certification for the products sold through the statement of the entrepreneurs, commonly known as self-declare for the sake of the protection of Muslim customers. This research topic departed from Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation that has altered some provisions in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantee of Halal Products, as in Article 4A Paragraph (1) of UUJPH, specifically mandating in Job Creation Law that micro and small businesses have to declare that their products are halal. This condition leads further to juridical implications. There are two problem formulations in this research, that is: 1) What are the legal implications of the obligation to certify halal products for UMK actors in the form of self-declare to halal product guarantee? 2) What is the legal responsibility of UMK actors in the obligation of product halal certification in the form of self-declare to the protection of Muslim consumers? This normative research employed statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed based on grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that self-declared halal certification gives rise to the legal consequence that poses rights and obligations for the legal subjects and the legal certainty of the halal certification of the products sold. The liabilities held by the businesses concerned may involve administrative, private, and criminal aspects.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010122
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	10 May 2023 03:16
Last Modified:	10 May 2023 03:16
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199223

Text (DALAM MASA EMBARGO) Muhammad Rifqi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item