Analisis Yuridis Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Persyaratan Agar Suatu Klausula Baku Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138 /PDT.G/2020/PN SBY)

Rifani, Muhammad Lingga and Dr. Yuliati, S.H., LL.M and Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Persyaratan Agar Suatu Klausula Baku Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138 /PDT.G/2020/PN SBY). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dilatar belakangi adanya kekaburan norma terkait suatu syarat batal demi hukum klausula baku pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana Tidak adanya definisi dan klasifikasi yang cukup jelas terkait bunyi dari Pasal tersebut, serta makna dari kata “dan” dalam pasal tersebut menjadi permasalahan yang cukup kompleks, yakni menimbulkan kekaburan norma di dalam masyarakat, dimana syarat batal demi hukum suatu klausula baku dapat ditafsirkan sebagai satu entitas syarat yang bersifat kumulatif agar suatu klausula dinyatakan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran pencantuman klausula baku pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/PDT.G/2020/PN.SBY?, (2) Bagaimana akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar salah satu ketentuan pencantuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Majelis Hakim yang memutus pelanggaran pencantuman klausula baku pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/PDT.G/2020/PN.SBY keliru dalam memberi pertimbangan dan penafsiran terhadap Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Syarat batal demi hukum pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan suatu entitas syarat yang bersifat kumulatif antara ayat (1) dan ayat (2). maka akibat hukum apabila dilanggar nya salah satu ketentuan baik sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) konsekuensi nya adalah batal demi hukum.

English Abstract

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010119
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	10 May 2023 02:54
Last Modified:	10 May 2023 02:54
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199212

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Lingga Rifani.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item