Implikasi Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (Pbb) Nomor 2397 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Nuklir, Senjata Kimia, Dan Biologis Terhadap Korea Utara

Kusuma,, Muhammad Kevin Veda and Dr. Adi Kusumaningrum, S.H., M.H. and Yasniar Rachmawati,, S.H., M.H. (2022) Implikasi Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (Pbb) Nomor 2397 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Nuklir, Senjata Kimia, Dan Biologis Terhadap Korea Utara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai implikasi dan akibat hukum dari “Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2397 tahun 2017” terhadap Korea Utara khususnya dalam tindakan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan adanya tindakan Korea Utara yang melanggar resolusi dewan keamanan PBB dengan terus menerus melakukan uji coba nuklir dalam kurun waktu 7 tahun. Bermula pada tahun 2006 Korea Utara melakukan peluncuran terhadap uji coba nuklir hingga peluncuran ketiga nya pada tahun 2013. Dikarenakan banyak nya kecaman terhadap Korea Utara Dewan Keamanan PBB membuat Resolusi yang berisi mengenai pelarangan peluncuran dan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik dalam kurun waktu tersebut. Pada tahun 2017 bermula atas tindakan peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) oleh Korea Utara pada bulan 29 November. Untuk mengatasi hal tersebut, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 22 Desember 2017 mengeluarkan Resolusi Nomor 2397. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Implikasi Hukum dikeluarkannya “Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017”? (2) Apakah akibat hukum atas Ketidakpatuhan Korea Utara dalam tindakan Pengembangan Senjata Nuklir dan Rudal Balistik? Kemudian, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum utama, sekunder, dan tersier penulis akan dikaji dengan menggunakan analisis deskriptif

English Abstract

kualitatif, yaitu analisis data yang tidak dapat dihitung. Bahan hukum yang diterima kemudian diperdebatkan, dievaluasi, dan dibagi menjadi beberapa bagian sebelum diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan ditafsirkan secara metodis dan gramatikal. Susunan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang sama, serta peraturan perundang-undangan lainnya, diperhitungkan dalam penafsiran yang sistematis. Penafsiran gramatikal dilakukan dengan menentukan arti kata atau istilah dalam undang-undang dan peraturan dengan mengacu pada arti kata atau istilah menurut tata bahasa atau tradisi umum. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Implikasi Hukum Penerapan “Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2397 Tahun 2017” bahwa “resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB memiliki sanksi pada perekonomian Korea Utara, hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah ekspor dan impor antara Korea Utara dan Cina, dan terjadi kenaikan harga bahan bakar di Korea Utara sebagai akibat sanksi larangan ekspor produk minyak serta terjadi penurunan jumlah pendapatan ekspor Korea Utara sekitar $ 1 miliar dari $ 3 miliar”. Sedangkan akibat hukum dari penerapan resolusi tersebut, antara lain terdiri dari empat bidang yaitu bidang ekonomi, politik, pertahanan dan kerjasama internasional. Selain itu pada akibat hukum dari penerapan “Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2397 Tahun 2017” Terhadap Korea Utara terlihat dari sanksi lain yang diberikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa penangguhan hak keanggotaan adalah sanksi yang paling tepat untuk diberikan, daripada pengusiran dari keanggotaan atau sanksi militer, yang dapat menyebabkan perang dan menciptakan ketidakstabilan keamanan di kawasan Semenanjung Korea Asia Timur. Implikasi hukum lainnya adalah, selain penerapan sanksi, diskusi dengan Korea Utara tentang denuklirisasi harus terus berlanjut, terutama yang dimulai oleh AS dan Korea Selatan. Ini tidak lebih dari tujuan membawa perdamaian ke Semenanjung Korea dan seluruh dunia.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010118
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	10 May 2023 02:47
Last Modified:	10 May 2023 02:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199207

Text (DALAM MASA EMBARGO) MUHAMMAD KEVIN VEDA KUSUMA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item