Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dari Pemerintah Kepada Presiden

Alfarisi, Muhammad Hanif and Agus Yulianto,, S.H., M.H. and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Perubahan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Dari Pemerintah Kepada Presiden. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema berjudul Analisis Yuridis Peralihan Kewenangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Apbn) Dari Pemerintah Kepada Presiden. Penulis mengambil tema ini dikarenakan adanya pembentukan Undang-Undang baru oleh para pembentuk undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona virus disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pasal 12 ayat (2) undangundang tersebut menyatakan bahwa perubahan APBN dapat dilakukan berdasarkan peraturan presiden bertentangan dengan pasal 23 ayat (1) UUD 1945 sehingga menimbulkan konflik norma. Penulis menyusun penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penyelesaian konflik norma yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogate legi inferior. Penyelesaian konflik norma tersebut diselesaikan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari penyelesaian konflik norma tersebut adalah bahwa pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 dinyatakan tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

English Abstract

In this thesis, the author has a theme entitled Juridical Analysis of the Transfer of Authority to Change the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) from the Government to the President. The author took this theme due to the formation of a new law by legislators, namely Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic. Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability Become a Law. Article 12 paragraph (2) of the law states that changes to the APBN can be made based on a presidential regulation that is contrary to Article 23 paragraph (1) of the 1945 Constitution, thereby creating a conflict of norms. The author arranges this research by using the type of normative research. In the research approach, it uses a statute approach. In this study, the resolution of the conflict of norms that occurs can be resolved by using the principle of lex superior derogate legi inferior. The resolution of the conflict of norms is resolved through a judicial review at the Constitutional Court. The legal consequence of resolving the conflict of norms is that Article 12 paragraph (2) of Law Number 20 is declared legally invalid because it is not in accordance with the 1945 Constitution.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010115
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	10 May 2023 02:20
Last Modified:	10 May 2023 02:20
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199178

Text (DALAM MASA EMBARGO) MUHAMMAD HANIF ALFARISI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item