Marzuqi, Muhammad Fadhil and Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. and Solehuddin,, S.H., M.H. (2022) Urgensi Pengaturan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya formulasi hukum dalam Pasal 67 KUHAP dimana putusan bebas menjadi salah satu konteks persoalan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Maka dengan adanya ketentuan dalam Pasal 67 KUHAP ini tentunya berpotensi membuka ruang persoalan dalam masalah keadilan dan kepastian hukum dalam substansi setiap putusan bebas dalam putusan hukum pidana. Bayangkan saja apabila seorang yang telah nyata melakukan tindak pidana, dan hal ini secara luas diketahui dan dirasakan oleh masyarakat, akan tetapi pada peradilan tingkat pertama terdakwa diputus bebas. Dan atas putusan pembebasan, jaksa tidak dapat melakukan banding ke peradilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), dengan demikian putusan peradilan tingkat pertama tadi tidak dapat diuji oleh instansi peradilan yang lebih tinggi tingkatnya, sehingga dalam putusan pembebasan, Pengadilan Negeri menjadi peradilan tingkat pertama dan terakhir. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat isu permasalahan: 1) Apa urgensi pengaturan upaya hukum banding terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana? 2) Bagaimana konsep yang ideal perihal pengaturan upaya hukum banding terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang didapatkan oleh penulis melalui telaah literartur kepustakaan di perpustakaan dan internet. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode dan jenis penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban bahwa urgensi pengaturan upaya hukum banding terhadap putusan bebas dalam sistem peradilan pidana dikarenakan rumusan dalam Pasal 67 KUHAP memiliki kekurangan dalam konteks putusan bebas yang tidak dimungkinkan secara hukum untuk dilakukan upaya hukum banding, hal ini tentunya menimbulkan persoalan dalam keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam putusan pidana. Dengan ini maka penulis memberikan konsep ideal pengaturan upaya hukum banding terhadap putusan bebas di masa mendatang adalah dengan melakukan rekonseptualisasi hukum dalam Pasal 67 KUHAP terkhususnya mengenai putusan bebas agar tetap bisa dilakukan upaya hukum banding demi menjamin keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum.
English Abstract
The problems studied in this thesis are motivated by the existence of a legal formulation in Article 67 of the Criminal Procedure Code where an acquittal is one of the contexts of problems that cannot be appealed. So with the provisions in Article 67 of the Criminal Procedure Code, of course, it has the potential to open up space for problems in matters of justice and legal certainty in the substance of every acquittal in criminal law decisions. Just imagine if someone who has actually committed a crime, and this is widely known and felt by the community, but at the first instance the defendant is acquitted. And on the acquittal decision, the prosecutor cannot appeal to the appellate court (High Court), thus the decision of the first level court cannot be tested by a higher level judicial institution, so that in the acquittal decision, the District Court becomes the first and last level judiciary. Based on this, the author raises the following issues: 1) What is the urgency of regulating appeals against acquittals in the criminal justice system? 2) What is the ideal concept regarding the regulation of appeals against acquittals in the criminal justice system? The type of research used in this paper is normative juridical, through a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained by the authors through literature review in libraries and the internet. From the results of the research using the methods and types of research above, the authors get the answer that the urgency of regulating appeals against acquittals in the criminal justice system is because the formulation in Article 67 of the Criminal Procedure Code has shortcomings in the context of acquittals which are not legally possible for appeals. This of course raises problems in justice, certainty, and the usefulness of law in criminal decisions. With this, the author provides the ideal concept of regulating appeals against acquittal decisions in the future is to reconceptualize the law in Article 67 of the Criminal Procedure Code, especially regarding acquittals so that appeals can still be made to ensure justice, certainty, and legal benefits.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010113 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 May 2023 07:57 |
| Last Modified: | 09 May 2023 07:57 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199161 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
MUHAMMAD FADHIL MARZUQI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |