Analisis Yuridis Batasan Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Sebagai Bentuk Kepastian Hukum

Sheva,, Muhammad Dimas Andriyan and Dr. Yuliati,, S.H., LL.M. and Setiawan Wicaksono,, S.H., M.Kn (2022) Analisis Yuridis Batasan Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengajukan Gugatan Di Pengadilan Sebagai Bentuk Kepastian Hukum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Batasan Kedudukan Hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Sebagai Subjek Hukum dalam Mengajukan Gugatan di Pengadilan Sebagai Bentuk Kepastian Hukum. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi dengan banyaknya gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim yang diajukan oleh LPKSM dalam mengajukan gugatan di Pengadilan, penolakan tersebut terjadi bahkan lebih banyak terjadi dibandingkan dengan diterimanya gugatan yang diajukan oleh LPKSM tersebut. Hampir semua gugatan yang diajukan oleh LPKSM dinyatakan ditolak atau tidak diterima gugatannya. Apabila melihat pada peraturan yang mengatur mengenai ketentuan gugatan LPKSM yaitu terdapat di dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha ke Pengadilan adalah LPKSM yang telah memenuhi syarat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dalam bidang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana batasan kedudukan hukum lembaga perlindungan hukum swadaya masyarakat sebagai subjek hukum dalam mengajukan gugatan di pengadilan sebagai bentuk kepastian hukum ? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perUndang Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), dan Pendekatan Analitis (Analytical Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan terseier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interprestasi sistematis hukum tertulis, dan interpretasi gramatikal yaitu dengan memberikan penafsiran menurut arti kalimat secara bahasa terhadap ketentuan atau kaidah-kaidah hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada bahwa terdapat beberapa hal yang belum menjadi kepastian hukum terkait dengan batasan kedudukan hukum lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga diperlukan kelengkapan aturan terkait dengan batasan yang harus dipenuhi oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Juridical Analysis of Legal Position Limitations of Non-Governmental Consumer Protection Institutions as Legal Subjects in Filing Lawsuits in Court as a Form of Legal Certainty. The choice of theme was motivated by the rejection of the lawsuit / lawsuit that could not be accepted by the judge submitted by the Non-Governmental Consumer Protection Agency as a legal subject who filed a lawsuit in the Court, the rejection occurred not only once or twice, but often happened. In fact, almost all lawsuits filed by the Non-Governmental Consumer Protection Agency have been declared rejected or not accepted. If you look at the regulations governing the provisions of the Non-Governmental Consumer Protection Agency lawsuit, which is contained in Article 46 Paragraph (1) letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which regulates legal subjects who can file lawsuits for violations of business actors to the Court is a Non-Governmental Consumer Protection Agency that has fulfilled the requirements and carried out activities in accordance with its articles of association in the field of Consumer Protection. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem is What are the limitations of the legal position of non-governmental legal protection institutions as legal subjects in filing a lawsuit in court as a form of legal certainty? Then the writing of this paper uses a normative juridical method with a statutory approach (Statute Approach), Case Approach (Case Approach), and Analytical Approach (Analytical Approach). The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using a systematic interpretation analysis technique of written law, and grammatical interpretation, namely by providing an interpretation according to the meaning of the sentence in the language of the provisions or legal rules. Based on the results of this study, the authors obtained answers to the existing problems that there are several things that have not become legal certainty related to the limitations of the legal position of non-governmental consumer protection institutions as legal subjects in filing lawsuits in court based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. so it is necessary to complete the rules related to the limitations that must be met by the Non-Governmental Consumer Protection Agency before filing a lawsuit in court.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010180
Uncontrolled Keywords:	Batasan, LPKSM, Perlindungan Konsumen, Gugatan. Limitations, LPKSM, Consumer Protection, Lawsuits.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 May 2023 07:38
Last Modified:	09 May 2023 07:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199148

Text (DALAM MASA EMBARGO) MUHAMMAD DIMAS ANDRIYAN SHEVA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item