Perlindungan Hukum Terhadap Hak Notaris Berdasarkan Hak Retensi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk)

Khoirurrijal, Muhammad Azmi and Dr. Djumikasih,, S.H.,M.H and Dr. Herlindah,, S.H.,M.Kn. (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Notaris Berdasarkan Hak Retensi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Putusan Nomor : 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik. Selain kewenangan tersebut, notaris juga dapat menerima titipan pekerjaan lain, bertindak atas nama penghadap untuk mengurus kepengurusan-kepengurusan yang bersifat administratif berkaitan dengan keinginan penghadap, sehingga dapat dikatakan sebagai kuasa pekerjaan. Namun, pada Undang-Undang Jabatan Notaris belum ada pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak notaris dalam menerima honorarium dan biaya jasa atas pengurusan. Sehingga untuk melindungi hak nya notaris melakukan penahanan akta hingga honorarium atau biaya jasa pengurusan telah terbayar lunas. Kasus seperti ini terjadi Mojokerto sebagaimana telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor Perkara : 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk. Dalam tesis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana keabsahan tindakan notaris menahan akta dalam hal terjadi kurang bayar biaya atas jasa pengurusan sertipikat ? dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 49/PDT.G/2020/PN.MJK ? Berdasarkan hasil penelitian ini keabsahan tindakan menahan akta oleh notaris dalam kasus ini berkaitan dengan hak retensi. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasa 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dapat dinyatakan bahwa tindakan notaris menahan sertipikat dalam hal terjadi kurang bayar biaya jasa pengurusan adalah sah menurut hukum. Mengenai perlindungan hukum apabila terjadi kurang bayar biaya atas jasa pengurusan sertipikat oleh notaris dengan membuat perjanjian di bawah tangan mengenai jumlah biaya yang harus dibayar oleh penghadap terkait pengurusan sertipikat dalam kapasitasnya sebagai seseorang yang memberikan jasa pengurusan sertipikat bukan sebagai notaris. Selain itu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagi notaris perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Notaris yang sedang dalam menjalankan jabatannya telah menentukan Standard Operating Procedur (SOP) yang disampaikan kepada kliennya secara rinci dan jelas termasuk itu mengenai perkiraan total biaya, cara pembayaran serta penyampaian biaya-biaya tambahan yang apabila timbul dalam proses penyelesaian titipan pekerjaan dari kliennya.

English Abstract

Notary is a public official based on Article 15 Paragraph (1) Act Number 30 of 2004 concerning Notarial Post (hereinafter referred to as UUJN) Jo. Act Number 2 of 2014 concerning Act Amendment Number 30 of 2004 concerning Notarial Post has been given an authority to make an authentic deed. Beside this authority, the notary is also able to receive a deposit of another job, and act on the behalf of the person appearing to manage administrative management related to the person appearing’s desire, so that it is said as a work power. However, there is no regulation in Act of Notarial Post concerning a protection of the right of notaries in receiving honorarium and administration service fee. Thus, to protect the rights, a notary carries out the holding of the deed until the honorarium or administration service fee has been paid off. This such case happened in Mojokerto Case Number: 49/Pdt.G/2020/PN.Mjk. The statements of the problems in this thesis are: How is the validity of the notarial act in holding deed in the case of underpayment of fees of certificate management service? And what is the form of the legal protection of notary based on the analysis of judge’s legal considerations on the decision of Mojokerto District Court Number 49/PDT.G/2020/PN.MJK? Based on the result of the research, the validity of act of holding deed by notary in this case related to a right of retention. Thus, based on the provision of Article 1812 Indonesian Civil Code, it can be stated that the notarial act of holding the certificate in the case of underpayment of administration service fee is valid according to law. Speaking of legal protection, if underpayment of fee of certificate management service happened and conducted by notary with making private deed concerning total fees that must be paid by person’s appearing for certificate administration in accord with his or her capacity as one who provides certificate management service, but not as a notary. Furthermore, filling a lawsuit to the court can also be done. To the notary, he or she needs to be careful in carrying out their roles and duties. A notary who is carrying out his or her duty has determined Standard Operating Procedure (SOP) delivered to clients clearly and in detail, including estimation of total fees, payment method, and submission of additional fees if there is a completion process of another job deposit from their clients.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: 0422010005
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 09 May 2023 07:16
Last Modified: 09 May 2023 07:16
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199128
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Muhammad Azmi Khoirurrijal.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item