Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pe-Merintahan Dalam Perspektif Efektivitas Pengawasan Oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Di Daerah

Avialli, Muhammad and Lutfii Effendi,, S.H., M. Hum. and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H.] (2022) Implementasi Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pe-Merintahan Dalam Perspektif Efektivitas Pengawasan Oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintahan Di Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam menjamin warga masyarakat agar tidak mudah menjadi obyek kekuasaan negara, dan menjamin bahwa keputusan dan/atau tindakannya tidak semena-mena terhadap warga masyarakatnya, Pemerintah telah memberlakukan undang-undang yang mengatur mengenai larangan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, dan pengaturan yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh APIP terhadap larangan penyalahgunaan wewenang tersebut. Salah satu institusi APIP adalah Inspektorat Provinsi yang berada di Daerah Provinsi. Sejak diberlakukannya ketentuan larangan menyahgunakan kewenangan oleh pejabat pemerintahan, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan saat ini, masih saja ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan larangan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat tema mengenai “Implementasi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Efektivitas Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan di Daerah”. Berbagai pengertian hukum administrasi menjelaskan tentang wewenang pemerintahan, dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan wewenang, baik preventif berupa pencegahan maupun represif dalam penanganan atau penindakan terhadap penyalahgunaan wewenang melalui peradilan. Berdasarkan informasi data awal bahwa Inspektorat di Daerah disebutkan tidak mempunyai peran di dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan di Daerahnya. Sedangkan berdasarkan data awal yang penulis temukan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sudah mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan melakukan “pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dan pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah serta pelaksanaan Pengelolaan Unit Pengendali Gravitasi”. Berdasarkan hal-hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah:(1) Apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi sudah efektif dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan Daerah. (2) Apa hambatan dan solusi yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dalam rangka pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan daerah, dan studi dilakukan di lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian sosio legal yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris. Sedangkan untuk pembahasannya dengan menggunakan teori Lawrence M. Friedman dari sudut pandang struktur, substansi, dan budaya hukumnya.

English Abstract

In ensuring that the public becomes the object of state power, and guarantees that their decisions and/or actions are against their citizens, the Government has enacted a law that regulates unauthorized supervision by government officials, and related arrangements made by APIP against the authorized prohibition. . One of the APIP institutions is the Provincial Inspectorate located in the Province Region. Since the enactment of the prohibition against abusing the authority of government officials, namely on October 17, 2014 until now, there are still violations of the prohibition against abusing the authority. Therefore, in this study, the author raised the theme of "Implementation of Article 20 paragraph (1) of Law Number 30 of 2014 concerning Effectiveness Perspective of Supervision by the Provincial Inspectorate of the Special Capital Region of Jakarta in Preventing Abuse of Authority by Government Officials in Jakarta". Area". Various definitions of administrative law explain government authority, and how to control the use of authority, both preventive and repressive in handling or taking action against authorities through the judiciary. Based on preliminary information, it is stated that the Regional Inspectorate does not have a role in preventing the occurrence of violations committed by government officials in the region. Based on initial data found at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate, it already has the task, function and authority to carry out "examination and investigation of alleged irregularities or violations by employees and implementation of early supervisory actions against alleged irregularities that can harm the region as well as implementing the management of the Gravity Control Unit". Based on these matters, this thesis raises the formulation of the problem: (1) Is the supervision carried out by the Inspector effective in preventing the occurrence of authorized actions by Regional Government Officials. (2) What are the obstacles and solutions that can be done by the Provincial Inspectorate in the context of prevention being authorized by regional officials, and the study is carried out within the Inspectorate of the Province of the Special Capital Region of Jakarta. The research method in this thesis uses the type of socio-legal research, namely the type of research that aims to collect empirical data. Meanwhile, the discussion uses Lawrence M. Friedman's theory from the point of view of its structure, substance, and legal culture.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010176
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 May 2023 04:10
Last Modified:	09 May 2023 04:10
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199079

Text (DALAM MASA EMBARGO) muhammad avialli.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (4MB)

Actions (login required)

View Item