Lelo, Mario Malkus and Dr. Riana Susmayanti,, S.H., M.H. and Ibnu Sam Widodo,, S.H., M.H. (2022) Konsep Penyederhanaan Lembaga Penyelesaian Sengketa Khusus Pemilu Di Indonesia Yang Efektif Dan Berkeadilan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permasalahan proses penyelesaian sengketa khusus pemilu yang saat ini penyelesaiannya terlalu rumit dan perlu untuk disederhanakan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan penyelesaian sengketa pemilu yang tidak sederhana dengan melibatkan beberapa lembaga negara hanya untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum saja. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merumuskan rumusan masalah yaitu : 1) apa urgensi penyederhanaan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia saat ini ? dan 2) bagaimana konsep penyederhanaan lembaga penyelesaian sengketa khusus pemilihan umum di Indonesia yang efektif dan berkeadilan ? Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, penelusuran internet dan dokumentasi hukum. Kemudian teknik analisa bahan hukum menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu : 1) urgensi penyederhanaan penyelesaian pemilihan umum di Indonesia saat ini yaitu keadaan konsep penyelesaian sengketa pemilu mulai dari sengketa administrasi, pidana pemilu, keputusan KPU sampai dengan perselisihan hasil pemilihan umum mekanisme penyelesaiannya melibatkan lembaga yang berbeda-beda sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. 2) konsep penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan berkeadilan adalah dengan membentuk badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilihan umum sebagaimana amanat UU Pemilu. Perlunya badan peradilan khusus ini adalah untuk menyederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi pemilu, pidana pemilu dan perselisihan hasil pemilu sedangkan sengketa mengenai keputusan KPU akan tetap diselesaikan melalui PTUN dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tetap diselesaikan melalui DKPP.
English Abstract
In this research, the researcher raises an issue of the process of specific dispute resolution of a general election which currently becomes uneasy to be simplified. This issue was chosen based on the problems of the electoral disagreements by involving several government institutions only for resolving the general election disputation. According to these specific matters, the researcher tried to figure out the questions related to these cases as such: (1) What is the urgency of simplifying the dispute resolution of a general election in Indonesia? And (2) How does the concept for simplifying the specific executive society's dispute of Indonesian general election which are effective and equitable? The research design used in this research is a normative juridical method which is along with Law and Conceptual Approaches. While legal search techniques were using literature studies, internet search, and legal documentation. Furthermore, the technical analysis of the raw materials was using a descriptive method of analysis. Moreover, based on the results, there have been found answers to the research questions such as (1) The present urgency of simplification of the electoral dispute in Indonesia is the situation of the dispute resolution concept which started from administration problems, electoral disagreements, General Election Commission decisions, and the disagreement of the general election results that in its mechanism resolution involving different society's institutions so that it became more complicated. (2) The resolution of the general election dispute which effective and fair is by forming an executive justice commission for resolving the matters of the general election as the instructions of electoral law. The executive justice commission is needed to simplify the mechanical resolution of the electoral administration problems, electoral punishment, and the disagreement of the electoral results, however, the dispute of General Election Commission(KPU) decision would still be discussed throughout the Civil Service Arbitration Tribunal (PTUN) as well as the ethic code infringement of the electoral executor will also be finished by the Election Organizer Ethics Council (DKPP).
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010170 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 May 2023 02:59 |
| Last Modified: | 09 May 2023 02:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199041 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
MARIO MALKUS LELO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |