Putri, Maheswari Trinanda and Ikaningtyas,, S.H., LL.M. and Yasniar Rachmawati Madjid,, S.H., M.H. (2022) Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Interniran Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Antara Pemerintah Ethiopia Dan Tigray People’s Liberation Front. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis akan mengkaji pengaturan mengenai interniran dalam hukum humaniter internasional serta urgensi perlindungan hukum terhadap interniran dalam konflik bersenjata non-internasional antara Pemerintah Ethiopia dan kelompok bersenjata non-negara, Tigray People’s Liberation Front. Topik tersebut dipilih oleh karena adanya permasalahan terkait kekosongan hukum dalam rezim hukum humaniter internasional tentang pengaturan interniran pada konflik bersenjata non-internasional. Aturan tersebut hanya merujuk pada Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur kewajiban untuk memperlakukan secara manusiawi orang-orang yang tidak berperan aktif dalam permusuhan. Selain itu, Pasal 4(1) dan Pasal 5(1) Protokol Tambahan II juga memberikan jaminan mendasar bagi orang-orang yang dirampas kebebasannya karena alasan yang berkaitan dengan konflik bersenjata baik diasingkan maupun ditahan. Namun, prosedur lainnya tidak dijelaskan secara detail dalam situasi konflik bersenjata non-internasional. Akibatnya, banyak negara-negara yang membuat hukum domestiknya sendiri. Dengan demikian, banyak sekali pelanggaran yang terjadi seperti penahanan yang sewenang-wenang yang terjadi pada saat situasi konflik bersenjata non-internasional antara pemerintah Ethiopia danTigray People’s Liberation Front. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan terhadap internir berdasarkan hukum humaniter internasional? (2) Apa urgensi perlindungan hukum terhadap interniran dalam konflik bersenjata non-internasional antara Pemerintah Ethiopia dan Tigray People’s Liberation Front? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematik dan gramatikal. Penulis akan mengumpulkan bahan hukum yang terkumpul seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II, Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan juga konvensi lainnya yang berkaitan dengan hukum hak asasi manusia internasional. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tidak adanya aturan yang secara tegas menyebutkan mengenai alasan seseorang dapat menjadi internir dan tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur penahanan mengakibatkan interniran yang sewenang-wenang, seperti perampasan hak atas kebebasan dan pelanggaran seperti pembunuhan, perlakuan secara kejam dan lainnya yang terjadi pada konflik bersenjata non-internasional antara Pemerintah Ethiopia dan Tigray People’s Liberation Front. Praktik terdahulu yang dilakukan oleh negara-negara seperti Sri Lanka, Nepal dan Republik Demokratik Kongo juga menunjukkan perlakuan sewenang-wenang, yang mana dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kedepannya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka jelas bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap interniran dalam konflik bersenjata non-internasional diperlukan. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan pembuatan konsep baru terkait prosedur penahanan yang benar dengan merujuk pada aturan yang sudah ada yakni Hukum Humaniter Internasional dalam situasi konflik bersenjata internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
English Abstract
In this thesis, the author will examine the regulation of internment in international humanitarian law and the urgency in legal protection of the internment in non-international armed conflict between the Government of Ethiopia and a non-state armed group, the Tigray People's Liberation Front. The topic was chosen due to the existing problems related to the legal vacuum in the international humanitarian law regime regarding the regulation of internment in non-international armed conflict. This rule only refers to Common Article 3 of the 1949 Geneva Conventions which regulates the obligation to treat humanely people who do not take an active role in hostilities. In addition, Article 4(1) and Article 5(1) of Additional Protocol II also provide basic guarantees for persons deprived of their liberty for reasons related to armed conflict, whether interned or detained. However, other procedures are not clearly described in situations of non-international armed conflict. Thus, many countries have taken their own domestic laws. As a result, many violations have occurred, such as arbitrary detention that occurred during a situation of non-international armed conflict between the Government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front. Based on the foregoing, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the regulation related to the protection of internees based on international humanitarian law? (2) What is the urgency in legal protection of the internment in the non-international armed conflict between the Government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front? Then the writing of this paper uses the juridical-normative method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal material obtained by the author will be analyzed using systematic and grammatical interpretation techniques. The author will collect legal materials such as the 1949 Geneva Conventions, Additional Protocols I and II, International Covenant on Civil and Political Rights, and also other conventions related to international human rights law. From the results of the research using the above method, the authors obtained answers to the existing problems that there are no rules that explicitly state the reasons why a person can become an internee and there are no rules that specifically regulate detention procedures resulting in arbitrary internment, such as deprivation of the right to freedom and violations such as murder, cruel treatment and others that occurred in the non-international armed conflict between the Government of Ethiopia and the Tigray People's Liberation Front. Past practices carried out by countries such as Sri Lanka, Nepal and the Democratic Republic of the Congo also show abuse, which can be used as a reference for future improvements. Given these problems, it is clear that the urgency in legal protection of the internment in non-international armed conflicts is needed. This can be realized by creating a new concept related to proper detention procedures by referring to the existing rules, namely International Humanitarian Law in situations of international armed conflict and International Human Rights Law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010168 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 May 2023 02:44 |
| Last Modified: | 09 May 2023 02:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199035 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Maheswari Trinanda Putri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |