Pelaksanaan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Terkait Pemenuhan Fungsi Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Samarinda)

Pasaka, Magdalena Theresia Wita and Dr. Iwan Permadi,, S.H., M.Hum and Bahrul Ulum Annafi, S.H.,M.H. (2022) Pelaksanaan Pasal 21 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Terkait Pemenuhan Fungsi Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Tahanan Kelas IIA Samarinda). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis menetapkan judul ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan fungsi pemerintahan yang salah satunya ialah pelaksanaan pelayanan kesehatan di mana terdapat pada rumah tahanan tercantum di dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.58 tahun 1999 menyatakan bahwa pelayanan terkait kesehatan ini menjadi hak seluruh penghuni rutan terutama yang berstatus tahanan. Akan tetapi pada pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian aturan pelaksanaannya dengan yang terjadi di lapangan. Dari situ peneliti tertarik dengan menyusun rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana pelaksanaan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan terkait pemenuhan fungsi pelayanan kesehatan?, dan Apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan terkait pemenuhan fungsi pelayanan kesehatan? Oleh sebab itu, sosio legal dan juga sosiologi hukum merupakan jenis penelitian dan juga pendekatan yang digunakan pada penelitian. Dan lokasi di rumah tahanan kelas IIA Samarinda Kalimantan timur. Samarinda menjadi Gambaran umum dari penelitian ini karena rutan yang diteliti berada di ibu kota Kalimantan timur tersebut. Dari hasil dan pembahasan dianalisis dengan menggunakan teori Lawrence yaitu dibagi tiga ada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dari struktur masih kurangnya sumber daya manusia serta fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di rutan, sehingga menyebabkan pelaksanaannya kurang maksimal. Dari segi substansi sudah baik aturan yang mengatur terkait pelayanan kesehatan tersebut. Dan dari segi budaya hukum masih banyak masyarakat rutan yang tidak memahami serta mengetahui adanya peraturan yang mengatur pelayanan kesehatan ini.

English Abstract

In this thesis, the authors set this title against the background of the implementation of government functions, one of which is the implementation of health services, which are contained in detention houses, as stated in Article 21 paragraph (1) of Government Regulation No. proper health.” However, in practice there isadiscrepancy between the implementation rules and what is happening in the field. From there, the researcher is interested in formulating the problem as follows: How is the implementation of Article 21 Paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 1999 concerning the requirements and procedures for the implementation of the authorities, duties and responsibilities of the care of prisoners related to the fulfillment of the function of health services?, and What are the obstacles and efforts in implementing Article 21 paragraph (1) of Government Regulation Number 58 of 1999 concerning the requirements and procedures for the implementation of the authorities, duties and responsibilities for the care of prisoners related to the fulfillment of the function of health services? Therefore, socio-legal as well as legal sociology isatype of research and also an approach used in research. And the location is in the Class IIA detention house Samarinda, East Kalimantan. Samarinda is the general description of this research because the detention center under study is located in the capital city of East Kalimantan. From the results and discussion analyzed using Lawrence's theory which is divided into three namely legal structure, legal substance, and legal culture. From the structure there is stillalack of human resources and health service facilities in the detention center, causing the implementation to be less than optimal. In terms of substance, there are good regulations governing these health services. And in terms of legal culture, there are still many prison communities who do not understand and know the regulations governing this health service.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010167
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 May 2023 02:37
Last Modified:	09 May 2023 02:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199030

Text (DALAM MASA EMBARGO) magdalena theresia wita pasaka.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (24MB)

Actions (login required)

View Item