Rosyid, Machsus Al and Dr. Istislam,, S.H., M.Hum. and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H. (2022) Penegakan Hukum Administrasi Melalui Sistem Pengawasan Oleh Pemerintah Kabupaten Jombang Terhadap Usaha Pemilahan Barang Rongsokan (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini berdasarkan penegakan hukum administrasi oleh pemerintah kabupaten Jombang terhadap usaha pemilahan barang rongsokan yang berada di desa Murukan kecamatan Mojoagung kabupaten Jombang. Sistem pengawasan dalam hukum administrasi merupakan salah satu upaya penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten terhadap kegiatan usaha pemilahan barang rongsokan yang dilakukan oleh pemilik tempat pemilahan barang rongsokan yang berada di desa Murukan. Sehingga berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yakni bagaimana penegakan hukum administrasi melalui sistem pengawasan oleh pemerintah kabupaten Jombang dan apakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Jombang dalam menegakkan hukum administrasi lingkungan terhadap usaha pemilahan barang rongsokan di kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum dengan menggunakan cara studi lapangan yang kemudian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis terkait dengan pelaksanaan peraturan yang berada di masyarakat secara nyata dan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jombang terhadap usaha yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Jombang dan juga pada pemilik tempat usaha pemilahan barang rongsokan yang berada di desa Murukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah di atas bahwa secara keseluruhan untuk penegakan hukum administrasi berdasarkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jombang cukup efektif meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus izin lingkungan sebagai sebuah acuan dilaksanakan sebuah pengawasan hukum administrasi lingkungan, dan belum masuknya daftar usaha yang hanya berkaitan dengan pemilahan ke dalam skala prioritas penegakan hukum administrasi.
English Abstract
This research is based on the enforcement of administrative law by the Jombang district government against the business of sorting junk in Murukan village, Mojoagung district, Jombang district. The supervisory system in administrative law is one of the preventive or preventive environmental law enforcement efforts carried out by the district government against junk sorting business activities carried out by the owner of the junk sorting place in Murukan village. So based on this background, the formulation of the problem can be put forward, namely how to enforce administrative law throughasupervisory system by the Jombang district government and what are the obstacles faced by the Jombang district government in enforcing environmental administrative law against the business of sorting junk in Jombang district. This study usesatype of empirical juridical research, namely legal research using field studies which then usesasociological juridical approach related to the actual implementation of regulations in society and uses qualitative descriptive data analysis techniques. The research location is at the Jombang Regency Environmental Service for businesses related to the environment owned by the Jombang district government and also the owner ofajunk sorting business located in Murukan village. From the results of research conducted based on the formulation of the problem above, overall for administrative law enforcement based on the supervision system carried out by the Jombang district government is quite effective although there are several obstacles faced such as limited human resources, lack of active community participation in managing environmental permits asareference. Environmental administrative law supervision is implemented, and the list of businesses that are only related to sorting into the administrative law enforcement priority scale has not been include
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010166 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 09 May 2023 02:29 |
| Last Modified: | 09 May 2023 02:29 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/199024 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Machsus Al Rosyid.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |