Akibat Hukum Rebranding Produk Hasil Industri Manufaktur (Studi Komparatif UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Singapore Trade Marks Act 1998 dan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994)

Hikmah, Laila Halimatul and Dr. Yenny Eta Widyanti,, S.H, M.Hum. and Diah Pawestri Maharani,, S.H., M.H. (2022) Akibat Hukum Rebranding Produk Hasil Industri Manufaktur (Studi Komparatif UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Singapore Trade Marks Act 1998 dan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini membahas mengenai akibat hukum rebranding yang terjadi dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat khususnya terhadap produk hasil industri manufaktur. Rebranding merupakan suatu proses dan upaya yang biasa dilakukan guna memperbaharui citra daripada sebuah produk dengan mengubah unsur brand baik dari logo, merek, label, nama maupun desain daripada produk tersebut. Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini memiliki rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan rebranding produk hasil industri manufaktur berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Singapore Trade Marks Act 1998 dan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994, dan (2) Apa akibat hukum rebranding produk hasil industri manufaktur berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Singapore Trade Marks Act 1998 dan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan serta penggunaan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diperoleh penulis kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis penafsiran gramatikal dan sistematis. Pengaturan mengenai rebranding produk hasil industri manufaktur berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 dapat dikatakan incomplete norm terhadap rebranding dengan mengubah merek (label) terdaftar menggunakan label lain yang tidak memilki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan tanpa seizin pemilik merek dikarenakan pasal-pasal yang termuat di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis belum menyebutkan secara normatif terkait dengan pengaturannya namun sesuai dengan 1365 KUHPerdata hal ini dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena menimbulkan kerugian secara materil maupun immaterial dan mewajibkan pihak bersangkutan melakukan ganti rugi. Pengaturan mengenai rebranding dengan mengubah merek (label) terdaftar menggunakan label lain yang tidak memilki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan tanpa seizin pemilik merek produk hasil industri manufaktur berdasarkan Singapore Trade Marks Act 1998 dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran terhadap penggunaan merek dagang Singapura dikarenakan melanggar pasal 3 Poin 4 Bagian I huruf a dan b, Pasal 6 Bagian I huruf d, serta Pasal 27 angka 5 huruf a dan d dengan akibat hukum yakni pelaksanaan ganti rugi yang termuat dalam Pasal 31, penghapusan tanda yang termuat dalam Pasal 32, dan penyerahan barang dalam Pasal 33.Pengaturan mengenai rebranding dengan mengubah merek (label) terdaftar menggunakan label lain yang tidak memilki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan tanpa seizin pemilik merek produk hasil industri manufaktur berdasarkan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994 dapat dikatakan sebagai tindakan pelanggaran terhadap penggunaan merek dagang Jerman dikarenakan melanggar Pasal 14 angka 3 huruf a serta angka 4 huruf a dengan akibat hukum wajib melakukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 angka 6. Sedangkan untuk rebranding dengan menggunakan merek (label) terdaftar oleh pemilik merek atau dengan seizin pemilik merek berdasarkan UU No 20 Tahun 2016, Singapore Trade Marks Act 1998, dan Act on the Protection of Trade Marks and other Signs Germany 1994 menjadi sah secara hukum dilakukan berkaitan dengan adanya hak eksklusif pemilik merek, pengalihan hak atas merek dan lisensi serta termasuk dalam kategori bukan merupakan tindakan pelanggaran merek dagang maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga hanya berakibat berpindahnya hak dan kewajiban atas lisensi dan hak atas merek.

English Abstract

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010163
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	09 May 2023 01:44
Last Modified:	09 May 2023 01:44
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198997

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Laila Halimatul.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (25MB)

Actions (login required)

View Item