Febriyanti, Kristiyana and Dr.Setiawan Noerdayasakti,, S.H., M.H. and Solehuddin, S.H., M.H. (2022) Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2019/Pn.Mdn). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Putusan yang menarik dianalisa mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. Pada putusan tersebut, Muda Batubara (terdakwa) terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika yang melarang penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis Shabu bagi diri sendiri. Peneliti merasa tertarik dalam melakukan analisa putusan tersebut dikarenakan putusan hakim yang memberikan putusan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun tanpa melakukan pertimbangan mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga peneliti melakukan pembagian 2 rumusan masalah yaitu, apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? dan apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap anak yang menjadi penyalahguna narkotika dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2012 adalah kurang tepat. Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim anak tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak yang secara jelas telah diatur dalam Pasal 2 huruf b, d, f dan i, dan Pasal 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn ditinjau dari UUD 1945 adalah kurang tepat. Hakim tidak melakukan pertimbangan atas dasar Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Pada Pasal 28B ayat (2) dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, pertimbangan hakim juga tidak dapat dibenarkan apabila melihat ketentuan Pasal 28D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
English Abstract
An interesting decision analyzed regarding narcotics crimes committed by children is Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn. In the decision, Muda Batubara (the defendant) was proven to have violated Article 127 paragraph (1) letter a of the Narcotics Law which prohibits the misuse of narcotics of class 1 type of Shabu for oneself. Researchers are interested in analyzing the decision because the judge's decision gave a prison sentence to the defendant for 1 year without considering the principle of the best interests of the child. So the researchers divided 2 problem formulations, namely, what was the basis for the judge's consideration in imposing a prison sentence on a child who became a narcotics abuser in Decision Number 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn in accordance with Law Number 11 of 2012 about the Juvenile Criminal Justice System? and what is the basis for the judge's consideration in Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia? The research method used in this study is a normative juridical approach with legislation, cases and conceptual approaches. The results of the discussion of this research are the basis for the judge's consideration in imposing a prison sentence on a child who is a narcotics abuser in Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn in terms of Law No. 11 of 2012 is not quite right. Criminal decisions handed down by juvenile judges do not reflect the protection of children which has been clearly regulated in Article 2 letters b, d, f and i, and Article 7 of the Juvenile Criminal Justice System Law. Then, the basis for the judge's consideration in the decision number 44/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Mdn in terms of the 1945 Constitution is not quite right. The judge does not make judgments on the basis of Article 28B paragraph (2) and Article 28D paragraph (1). Article 28B paragraph (2) explains that every child has the right to survive, grow, and develop and has the right to protection from violence and discrimination. Then, the judge's considerations cannot be justified when looking at the provisions of Article 28D paragraph (1) which explains that everyone has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law.
Other obstract
-
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0522010160 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Nur Cholis |
Date Deposited: | 08 May 2023 07:54 |
Last Modified: | 08 May 2023 07:54 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198970 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
KRISTIYANAFEBRIYANTI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |