Suryana, Komang Genta and Herlin Wijayati,, S.H., M.H. and Anindita Purnama Ningtyas,, S.H., M.H. (2022) Implementasi Pasal 28 Ayat (2) Hurufcperda Provinsi Bali Nomor4tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Studi Kasus di Pemerintahan Desa Adat Banyuning, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang implementasi di lapangan terkait Lembaga Kertha Desa yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) hurufcPerda Provinsi Bali Nomor4tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali di wilayah desa adat banyuning buleleng Bali. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh diaturnya lembaga peradilan adat yang disebut kertha desa. Hal ini tentunya wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa adat banyuning untuk mengayomi masyarakat adat banyuning dan menjaga kelestarian nilai-nilai yang diajarkan leluhur. segala hak asal-usul desa adat telah diakui melalui undang-undang nomor6tahun 2014 dan telah dijamin oleh UUD NRI 1945. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1)Bagaimana Implementasi Pasal 28 ayat (2) hurufcPerda Provinsi Bali Nomor4tentang Desa Adat di Bali berkaitan dengan Kertha Desa di pemerintahan desa adat banyuning?2) Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelenggaraan pengadilan adat oleh Kertha Desa Adat Banyuning? Karya tulis ini menggunakan metode sosiologis yuridis (socio legal) dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) observasi di lapangan serta pendekatan kasus (case approach) bahan hukum primer sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan teknik pengelolaan dan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang dilakukan secara lisan di Desa Adat Banyuning yang kemudian dilakukan analisis yang diinterpretasikan dan menyimpulkan secara umum didasarkan oleh fakta-fakta yang ada. Dari Hasil Penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu terjadi permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dari lembaga peradilan adat atau yang dikenal sebagai kertha desa berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor4tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Mulai dari permasalahan substansi hukum, struktur hukum, serta lemahnya budaya litigasi dari masyarakat adat tersebut. Sehingga diperlukan pembenahan di dalam aturan dasar atau awig-awig dari desa adat banyuning. Serta pembenahan sumber daya manusia di lembaga kertha desa adat banyuning agar nilai-nilai ajaran leluhur khususnya terkait pengadilan adat atau kertha desa tetap lestari.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of implementation in the field related to the Village Kertha Institution which is regulated in article 28 paragraph (2) lettercof the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali in the Banyuning Buleleng traditional village area of Bali. This problem is motivated by the regulation of the customary justice institution called kertha desa. This of course must be carried out by the Banyuning customary village government to protect the Banyuning indigenous people and preserve the values taught by their ancestors. All rights to the origin of traditional villages have been recognized through law number 6 of 2014 and have been guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the above, this paper raises the formulation of the problem 1) How is the implementation of Article 28 paragraph (2) lettercof the Bali Provincial Regulation Number4concerning Traditional Villages in Bali related to Kertha Desa in the Banyuning customary village government? 2) What are the obstacles and efforts in administering the customary court by Kertha Desa Adat Banyuning? This paper usesasociological juridical (socio legal) method withastatute approach, field observations andacase approach, primary secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using management techniques and data analysis that is qualitative in nature. descriptive qualitative, namely data that was carried out orally in the Banyuning Traditional Village which was then analyzed which was interpreted and concluded in general based on the existing facts. From the results of the research using the method above, the authors obtained answers to existing problems, namely problems in implementing the functions of the customary justice institution or known as kertha desa based on the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. Starting from the problem of legal substance, legal structure, and the weak litigation culture of the indigenous peoples. So that improvements are needed in the basic rules or awig-awig of the Banyuning traditional village. As well as improving human resources in the Banyuning traditional village kertha institution so that the values of ancestral teachings, especially those related to customary courts or village kerthas, remain sustainable.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010158 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 08 May 2023 07:30 |
| Last Modified: | 08 May 2023 07:30 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198957 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Komang Genta Suryana.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |