Analisiskonstitusionalitas Hakatas Pangan Dalam Prespektif Pasal 12 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pranata, Keri and Mohammad Dahlan,, S.H.. M.H. and Ibnu Sam Widodo,, S.H., M.H. (2022) Analisiskonstitusionalitas Hakatas Pangan Dalam Prespektif Pasal 12 Ayat (2) Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pangan adalah kebutuhan dasar paling utama manusia..dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak AsasiManusia. Beriringan hal tersebut,..konsep negara sejahtera menjadi tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar..Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dengan demikian, salah satu mewujudkannegara sejahtera adalah memenuhi hak atas pangan di Indonesia. Indonesia telah mengakomordir hak atas di dalam konstitusinya. Pasal 28C menjelaskan bahwa warga negara berhak mengembangkan dirinya dengan kebutuhan dasarnya. Hal ini membuktikan, negara telah mengatur hak dasar dan salah satunya adalah hak atas pangan. Dalam peraturan implementasinya, Pasal (3) Undang-Undang Nomor..18 tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pangan dilakukan untukmemenuhi kebutuhan dasar..manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Namun, peneliti menemukan adanya inkonsitensi hak atas pangan di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 aya (2) huruf c menunjukkan bahwa pangan merupakan urusan..wajib yang tidak berkaitan..dengan pelayanan dasar. Dalam pasal ini menunjukan secara eksplisit bahwa pangan bukanlah kebutuhan dasar. Tentunya, pasal tersebut telah mengingkari pasal 28C UUD NRI sekaligus pasal 3 UU Pangan. Sehingga penelitian yang ingin kami laksanakan berjudul AnalisisKonstitusionalitas Hak AtasPangan Dalam Prespektif Pasal 12 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Terdapat dua bahasan yang ingin peneliti telitih dalam menjawab problem hukum di atas. Pertama, konstitusionalitas hak atas pangan di dalam pasal 12 ayat (2) huruf c UU Pemda. Kedua, adalah urgensi perubahan terhadap hak atas pangan di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

English Abstract

Food is the most basic human need and its fulfillment is part of human rights. Along with this, the concept of a prosperous country becomes the goal of the Indonesian state as stated in the Constitutionof the Republic of Indonesia in 1945 (UUD NRI 1945). Thus, one of realizing a prosperous..country is fulfilling the right to food in Indonesia. Indonesia has co-sponsored the right to the constitution. Article 28C explains that citizens have the right to develop themselves with their basic needs. This proves, the state has regulated basic rights and one of them is the right to food. In its implementation regulations, Article (3) of Law No. 18 of 2012 on Food (Food Law) states that food implementation is carried out to meet basic human needs that provide benefits fairly, equitably, and sustainably based on Food Sovereignty, Food Independence, and Food Security. However, researchers found inconsistencies in the right to food in Law number 23 of 2014 on Local Government. ARTICLE 12 Paragraph (2) letter c indicates that food is a Mandatory Affair unrelated to Basic Services. This article explicitly shows that food is not a basic need. Of course, the article has reneged on article 28C of the NRI Constitution as well as article 3 of the Food Law. So that the research we want to carry out is titled Constitutional Analysis of The Right to Food in The Perspective of Article 12 Paragraph (2) letter c of Law No. 23 of 2014 concerning Local Government. This research uses normative juridical and the approach is a statutory approach. There are two discussions that researchers want to research in answering the legal problems above. First, the constitutionality of the right to food in article 12 paragraph (2) letter c of the Local Government Law. Second, is the urgency of changes to the right to food in Law No. 23 of 2014 on Local Government.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010156
Uncontrolled Keywords:	Hak Atas Pangan, Konstitusionalitas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. to Food, Constitutionality, Law No. 23 of 2014 on Local Government.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	08 May 2023 07:09
Last Modified:	08 May 2023 07:09
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198945

Text (DALAM MASA EMBARGO) keri pranata.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item