Urgensi Pengaturan Mengenai Status Hukum Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Yang Berkedudukan Sebagai Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Di Indonesia

Rizaldo, Jordhy and Dr. Reka Dewantara,, S.H., M.H. and Ranitya Ganindha,, S.H., M.H. (2022) Urgensi Pengaturan Mengenai Status Hukum Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Yang Berkedudukan Sebagai Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan status hukum Lembaga Jasa Keuangan non-Bank (LJKNB) sebagai kreditur dalam kredit sindikasi di Indonesia, dalam tataran praktiknya di Indonesia LJKNB seringkali berpartisipasi sebagai kreditur dalam kredit sindikasi bersama dengan lembaga bank, namun peraturan kredit sindikasi di Indonesia yang salah satunya terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.7/23/DPD tertanggal8Juli 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank (SEBI 7/2005) hanya mengakui status hukum lembaga bank saja sebagai kreditur dalam kredit sindikasi, dan tidak mengatur mengenai status hukum daripada lembaga non-bank dalam kredit sidikasi. Sehingga hingga pada saat ini masih terdapat situasi ketidaklengkapan pengaturan dalam kredit sindikasi di Indonesia, khususnya dalam aspek status hukum kreditur yang terlibat dalam kredit sindikasi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan mengenai status hukum Lembaga Jasa Keuangan non-Bank yang berkedudukan sebagai kreditur dalam perjanjian Kredit Sindikasi di Indonesia? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan mengenai status hukum Lembaga Jasa Keuangan non-Bank yang berkedudukan sebagai kreditur dalam perjanjian Kredit Sindikasi di Indonesia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pembentukan peraturan hukum yang memberikan status hukum bagi LJKNB untuk dapat bertindak sebagai kreditur dalam kredit sindikasi sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi LJKNB yang hendak berpartisipasi sebagai kreditur dalam pasar kredit sindikasi di Indonesia, serta berguna untuk mempromosikan kredit sindikasi di Indonesia agar dapat menarik partisipasi banyak pihak di dalamnya. Kemudian, konseptualisasi pengaturan yang penulis ajukan adalah dengan membuat suatu peraturan khusus mengenai kredit sindikasi, yang di dalamnya mengatur secara jelas mengenai kategori lembaga-lembaga yang dapat berpartisipasi sebagai kreditur dalam kredit sindikasi di Indonesia, sehingga hal tersebut akan memberikan kesempatan bagi lembaga-lembaga non-bank untuk dapat berpartisipasi secara lebih giat dalam pasar kredit sindikasi di Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of regulating the legal status of NBFIs as creditors in syndicated loans in Indonesia. In its practice in Indonesia, NBFIs often participate as creditors in syndicated loans with bank institutions, but the regulations for the syndicated loan in Indonesia, one of which is contained in Bank Indonesia Circular No.7/23/DPD dated July 8, 2005, concerning Restrictions on Rupiah Transactions and Foreign Exchange Credit Provisions by Banks (SEBI 7/2005), only recognizes the legal status of bank institutions as creditors in syndicated loans and does not regulate the legal status of non-bank institutions inasyndicated loan. So that until now, there is still a situation of incomplete regulation in syndicated loans in Indonesia, especially in the aspect of the legal status of creditors involved in syndicated loans. Therefore, this thesis raises the formulation of the problem such as: (1) What is the urgency to regulate the legal status of Non-Bank Financial Services Institutions which hold the position as creditors onaSyndicated Loan agreement in Indonesia? (2) How is the conceptualization of the regulation regarding the legal status of Non-Bank Financial Services Institutions that holds the position as creditors onaSyndicated Loan agreement in Indonesia? This thesis uses a normative juridical method with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using the methods of grammatical interpretation, systematic interpretation, extensive interpretation, and comparative interpretation. Based on the result of this research, the author concluded that the establishment ofalaw regulation that gives legal status for NBFIs to be able to act as creditors in syndicated loans is very necessary to provide legal certainty for NBFIs who wish to participate as creditors in the syndicated loan market. It will also be useful to promote syndicated loans in Indonesia to attract the participation of many parties. So that the conceptualization of the arrangement that the author can propose based on the results of an analytical study of each legal regulation from NBFIs and a comparative study with the regulation of the syndicated loan in Russia, is to make a special regulation regarding the syndicated loan, which regulates regarding the categories of institutions that can participate as creditors in syndicated loans in Indonesia, this will provide an opportunity for non-bank institutions to be able to participate more actively in the syndicated loan market in Indonesia.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010153
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	08 May 2023 06:40
Last Modified:	08 May 2023 06:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198930

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Jordhy Rizaldo.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2023.
Download (5MB)

Actions (login required)

View Item