Analisis Yuridis Tidak Dilaksankannya Eksekusiperampasan Barang Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162k/Pid/2005)

Haris, Izzur Rodhy and Eny Harjati, S.H., M.Hum. and Dr.Prija Djatmika,, SH.,MS. (2022) Analisis Yuridis Tidak Dilaksankannya Eksekusiperampasan Barang Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 162k/Pid/2005). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada sekripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai tidak dapat dijalankannya pelaksanaan putusan (eksekusi) perampasan barang untuk negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Disampingmemutus salah satu putusannya yaitu menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang untuk negara yang manapada kenyataannya setelah lebih dari 15 (lima belas) tahun sejak putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah mempunyai kekutan hukum tetap (inkracht van gewijsde) pada tahun 2005, pelaksanaan Eksekusi Perampasan Barang Untuk Negara tersebut tidak dapat dilaksankan. Berdasarkan uraian di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah terdapat kesulitan dalam proses dalampenyidikan sampai dengan proses persidangan korupsi sehingga mengakibatkan putusan Mahkamah Agung Nomer 162K/PID/2005 tidak di eksekusi lebih dari 15 (lima belas) tahun? Dan (2) Apakah akibat hukumatas pelaksanaan pidana tanbahan berupa perampasan barang untuk negara dalam perkara tindak pidana Nomer162K/PID/2005 di Pengadilan Negeri Kediri yang sejak putsan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap pada tahun 2005 hingga saat ini belum dapat dilaksanakan? Penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode Pendekatan Kasus (Case Approach)dan pendekatan undang-undang(Statute Approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik analisis metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi ekstensif. Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti memperoleh jawaban bahwa penyitaan barang yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kediri selaku penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri ternyata Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri dicabut, yang menyebabkan barang-barang tersebut tidak berstatus sebagai barang sitaan lagi. Putusan hakim Pengadilan Negeri Kediri ini tidak dapat dieksekusi (Non-Executable) karenatidak memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (3) KUHP yang mensyaratkan bahwa hanya atas barang-barang yang telah disita saja yang dapat dirampas untuk negara. Apabila tetap dilaksanakannya eksekusi perampasan barang untuk negara tersebut maka pihak Kejaksaan Negri Kota Kediri dapat digugat sebagai melakukan perbuatyn melanggar Pasal 1365 KUHPerdata Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad). Adapun solusi atas permasalahan tersebut penulis berpendapatKejaksaan Negeri Kediri yang berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesi mempunyai tugas dan wewenang sebagai Pengacara Negaradapat menempuh upaya secara perdata mengajukan gugatan perampasan barang untuk negara terhadap ahli waris terpidana Slamet Riadi dengan menggunakan dasar pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the inability to carry out the execution of the confiscation of goods for the state in cases of corruption. In addition to deciding one of the decisions, namely imposing an additional crime in the form of confiscation of goods for the state which in fact after more than 15 (fifteen) years since the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia has had permanent legal force (inkracht van gewijsde) in 2005, the execution of the confiscation of goods for The country cannot be implemented. Based on the description above, this thesis raises the formulation of the problem as follows: (1) Were there any difficulties in the investigation process up to the corruption trial process, resulting in the Supreme Court's decision Number 162K/PID/2005 not being executed for more than 15 (fifteen) years? And (2) What are the legal consequences for the implementation of an additional crime in the form of confiscation of goods for the state in the criminal case No. 162K/PID/2005 at the Kediri District Court which since the decision has had permanent legal force in 2005 until now it has not been implemented? The writing of this thesis research uses the Case Approach and the Statute Approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors were analyzed using analytical techniques, grammatical interpretation methods and extensive interpretation methods. Based on the results of the research above, the researcher obtained the answer that the confiscation of goods carried out by the Kediri District Attorney as an investigator based on the determination of the Chairman of the Kediri District Court turned out that the Chairman of the Kediri District Court was revoked, which caused the items to no longer have the status of confiscated goods. The decision of the Kediri District Court judge cannot be executed (Non-Executable) becausedoes not meet the provisions of Article 39 Paragraph (3) of the Criminal Code which requires that only goods that have been confiscated can be confiscated for the state. If the execution of confiscation of goods for the country continues, the Kediri City Prosecutor's Office can be sued for committing an act violating Article 1365 of the Civil Code. Actions against the law by the authorities (Onrechtmatige Overheidsdaad). As for the solution to this problem, the author is of the opinion that the Kediri District Prosecutor's Office based on the provisions of Article 30 Paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia has the duty and authority as a State Attorney to take civil action to file a lawsuit for confiscation of goods for the state. against the heirs of the convict Slamet Riadi using the basis of Article 38 C of Law Number 20 of 2001.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010151
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 08 May 2023 04:19
Last Modified: 08 May 2023 04:19
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198904
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Izzur rodhy haris.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item