Analisis Yuridis Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Dan Keluarganya

Gawi,, Ikhsan Romansah and Prof. Dr. Abdul Rachmad Budiono,, S.H., M.H. and Syahrul Sajidin,, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja Pada Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja Dan Keluarganya. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan mengenai pengaturan pesangon yang diperuntukan untuk pekerja pada usaha mikro & kecil (UMK) pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang tertuang dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Ketentuan mengenai pesangon UMK itu mewajibkan pengusaha UMK untuk memberikan pesangon kepada pekerjanya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja akan tetapi besaran jumlah pesangon tersebut hanya didasarkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Hal tersebutlah yang menarik penulis untuk meneliti apakah ketentuan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi pekerja UMK dan keluarganya. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis membaginya dalam dua rumusan masalah: (1) Bagaimana Analisis Yuridis Ketentuan Pesangon Bagi Pekerja yang bekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Kepada Pekerja dan Keluarganya? (2) Bagaimana Konsep Pengaturan Pesangon Ideal Bagi Pekerja yang bekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Kepada Pekerja dan Keluarganya? Penulis menggunakan metode penelitian hukum atau legal research dengan menggunakan pisau analisis berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang penulis gunakan yakni terdiri dari tiga jenis yaitu bahan baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan tiga metode interpretasi yakni sistematis, gramatikal dan komparatif. Dari hasil penelitian ini penulis berhasil menemukan bahwa skema pesangon khusus bagi UMK berpotensi dapat menderogasi semangat hukum perburuhan yakni untuk melindungi pekerja dan keluarganya lantaran besaran pesangon hanya ditentukan berdasarkan kesepakatan pekerja dan pengusaha. Selain itu penulis juga mencari konsep pesangon ideal bagi UMK dimana membutuhkan tiga pendekatan yang pertama secara historis guna melihat sejarah lahirnya pesangon, yang kedua secara filosofis guna melihat seberapa penting pesangon dan yang terakhir secara komparatif guna melihat sejauh mana negara lain mengatur konsep pesangon khusus bagi UMK sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan pesangon khusus bagi UMK yang tidak hanya dapat melindungi pekerja namun juga dapat menjaga keberlanjutan usaha UMK.

English Abstract

In this thesis, the author raises issues related to severance pay for workers in micro and small enterprises (MSE) after the enactment of the work copyright law contained in PP No. 35 of 2021. This provision requires UMK employers to provide severance pay to their workers when there is termination of the relationship. but the amount of the severance pay is only based on an agreement between the employer and the employee. This is what attracted the authors to examine whether these provisions can provide protection for MSE workers and their families. The author uses legal research methods by using an in the form of a statutory approach, an analytical approach and a comparative approach. The legal materials that the author uses consist of three types, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In conducting this research, the author uses three methods of interpretation, namely systematic, grammatical and comparative. From the results of this study the authors found that the special severance pay scheme for MSEs has the potential to undermine the spirit of labour law, namely to protect workers and their families because the amount of severance pay is only determined based on the agreement of workers and employers. In addition, the author also looks for the ideal severance pay concept for MSEs which requires three approaches, the first is historically to see the history of the birth of severance pay, the second is philosophically to see how important severance pay is and the last is comparatively to see the extent to which other countries regulate the concept of special severance pay for MSEs. so that the government can formulate a special severance pay policy for MSEs that can not only protect workers but can also maintain MSEs' business sustainability.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010146
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	08 May 2023 03:41
Last Modified:	08 May 2023 03:41
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198876

Text (DALAM MASA EMBARGO) Ikhsan Gawi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item